Main Agenda: Penerimaan Pajak 2026 Diramal Kurang Rp46,9 Triliun, Purbaya Mau Kerja DJP Lebih Efisien

Main Agenda 2026: Penerimaan Pajak Tidak Capai Target, Purbaya Optimis DJP Lebih Efisien

Main Agenda – Memasuki tahun 2026, Main Agenda menyebutkan bahwa proyeksi penerimaan pajak nasional mencapai Rp2.310,8 triliun, yang lebih rendah sekitar Rp46,9 triliun dibandingkan target awal sebesar Rp2.357,7 triliun. Meski realisasi pendapatan pajak telah mencapai 98% dari target, pertumbuhan pendapatan hanya sebesar 20,5% secara tahunan (yoy), menunjukkan adanya penurunan signifikan dari proyeksi. Angka ini menjadi perhatian serius dalam upaya memenuhi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditetapkan pemerintah. Dalam konteks Main Agenda, kebijakan pajak harus tetap dijaga untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

Strategi Efisiensi: Kunci Meningkatkan Pendapatan Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan pendapatan pajak sebesar 23% (yoy), otoritas fiskal harus fokus pada efisiensi pegawai dan perbaikan sistem administrasi perpajakan. Ia menekankan pentingnya mengevaluasi kinerja seluruh unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar bisa meningkatkan kapasitas pengumpulan pajak. “Dalam Main Agenda, kami mengharapkan reformasi yang lebih tepat sasaran, termasuk mengoptimalkan proses dan menekan biaya operasional,” jelas Purbaya. Dengan langkah ini, ia optimis bahwa DJP dapat memperbaiki kinerjanya untuk mendekati target pendapatan.

Perbaikan Sistem Coretax: Harapan Meningkatkan Transparansi

Salah satu langkah utama dalam Main Agenda adalah menyederhanakan sistem Coretax, yang merupakan inti administrasi perpajakan. Purbaya menyebutkan bahwa perbaikan ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kesalahan administrasi yang sering terjadi. “Coretax akan diuji coba dengan fitur baru, termasuk integrasi data pelaku usaha digital dan pemantauan real-time,” katanya. Selain itu, ia juga menggandeng platform marketplace seperti Tokopedia dan Shopee untuk membantu mengumpulkan pajak penghasilan pasal 22, yang menjadi bagian dari strategi Main Agenda untuk memperluas sumber pendapatan pajak.

Menurut Purbaya, efisiensi harus dijalankan secara bertahap. “Kami akan melakukan reorganisasi jika ada pegawai yang tidak optimal, tetapi secara umum, kinerja DJP telah meningkat,” tutur mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Main Agenda melibatkan kolaborasi dengan sektor swasta untuk memastikan pajak dipayarkan secara tepat waktu.

Analisis Pendapatan Negara: Target Terpenuhi, Defisit Meningkat

Dari sisi pendapatan negara, outlook pendapatan hingga akhir 2026 diprediksi mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,7% dari target. Meski pajak mengalami penurunan, PNBP dan bea cukai berhasil menutupi kekurangan tersebut. PNBP, misalnya, tercapai Rp575,1 triliun (125,2% dari target), sementara bea cukai menyumbang Rp320,6 triliun (95,4% dari target). Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6% dari rencana. Dengan demikian, defisit anggaran diperkirakan melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB, dibandingkan target sebelumnya sebesar 2,68%.

Kebijakan Pajak Digital: Kontribusi Utama dalam Main Agenda

Salah satu prioritas dalam Main Agenda adalah ekstensifikasi pajak digital, terutama untuk usaha online. Purbaya menekankan bahwa keterlibatan empat platform marketplace—Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli—akan memudahkan pengumpulan pajak penghasilan pasal 22 dari pedagang. “Kami ingin menjadikan Main Agenda sebagai acuan untuk merumahkan pegawai yang tidak efisien, tetapi sekaligus mendorong penerimaan pajak dari segala sektor,” ujarnya. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha digital yang selama ini terbukti lebih rendah.

Dengan upaya ini, Purbaya yakin bahwa penerimaan pajak dalam Main Agenda bisa ditingkatkan secara signifikan. Ia juga mengingatkan bahwa defisit anggaran tetap dapat dikendalikan jika efisiensi terus ditingkatkan. “Defisit bisa ditekan lebih rendah jika semua unit di DJP bekerja maksimal dan transparan,” pungkasnya. Strategi ini tidak hanya berdampak pada anggaran negara, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan lebih luas dalam sistem pajak.