New Policy: ASDP Minta Maaf Imbas Antrean Panjang Berhari-hari di Ketapang–GIlimanuk

New Policy: ASDP Minta Maaf karena Antrean Panjang di Ketapang–Gilimanuk Berlangsung Berhari-hari

New Policy – Dalam penerapan New Policy, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengalami keterlambatan pengangkutan kendaraan di lintas Ketapang–Gilimanuk selama beberapa hari terakhir. Perusahaan memberikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pengguna jasa, terutama pada akhir pekan. Kenaikan volume kendaraan yang mencapai 9.571 unit pada Minggu (21/6/2026) memicu antrean panjang, yang mencerminkan dampak dari perubahan kebijakan baru yang diterapkan. Heru Widodo, Direktur Utama ASDP, menjelaskan bahwa kepadatan ini bukan hanya akibat kebutuhan mobilitas tinggi selama libur sekolah, tetapi juga terkait dengan penyesuaian operasional sebagai bagian dari New Policy.

Kondisi Cuaca dan Penyesuaian Operasional dalam New Policy

Kepada hari-hari terakhir, antrean kendaraan di Ketapang–Gilimanuk terus berlangsung akibat kombinasi antara cuaca buruk dan efisiensi operasional yang ditingkatkan. Angin kencang serta gelombang tinggi di Selat Bali menyebabkan penundaan pemuatan dan pembongkaran kapal, yang menjadi bagian dari strategi New Policy untuk meningkatkan keselamatan pengangkutan. Meski begitu, ASDP mencatat peningkatan jumlah kendaraan yang menyeberang, termasuk mobil pribadi yang meningkat 30% dari 1.681 unit menjadi 2.188 unit. Perusahaan memastikan bahwa semua upaya penyesuaian tetap sesuai dengan New Policy.

“Kami meminta maaf atas keterlambatan yang terjadi, terutama selama masa libur sekolah. New Policy kami terapkan untuk memastikan pengangkutan lebih efisien, tetapi kondisi cuaca mempercepat beban operasional,” ujar Heru Widodo dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Sebagai bagian dari New Policy, ASDP mengoptimalkan penggunaan seluruh dermaga dan armada kapal, termasuk mempercepat proses bongkar muat untuk mengurangi waktu tunggu. Meski antrean logistik sempat mencapai 11 jam pada akhir pekan lalu, upaya ini berhasil menurunkan durasi rata-rata hingga sekitar 5-6 jam per hari. Kebijakan ini juga mencakup pengaturan layanan khusus untuk kendaraan berat dan kecil, sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat yang telah dilakukan.

Pengembangan Infrastruktur dan Tantangan dalam New Policy

Khoiri Soetomo, Ketua Umum Gapasdap, menegaskan bahwa New Policy tidak hanya fokus pada penyesuaian operasional, tetapi juga menyasar pengembangan infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah dermaga menjadi penyebab utama antrean panjang, terutama selama kondisi cuaca tidak menentu. “Kami telah mengusulkan percepatan pembangunan pelabuhan alternatif di Bali, serta pemisahan layanan antara kendaraan besar dan kecil sebagai bagian dari New Policy,” tambahnya dalam wawancara resmi, Kamis (25/6/2026).

“New Policy kami tetapkan untuk menjawab tantangan mobilitas masyarakat, tetapi ada perlu kolaborasi pemerintah dalam mempercepat pengembangan infrastruktur,” kata Khoiri.

Sebagai respons, ASDP juga menambahkan kapal khusus seperti KMP Portlink VII di Dermaga Bulusan dan mempercepat pengoperasian kapal LCM dengan pola full TBB. Upaya ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pengangkutan dan mengurangi penumpukan kendaraan. Namun, Khoiri menyoroti bahwa efek domino dari New Policy memerlukan waktu lebih lama untuk terwujud, terutama karena perubahan infrastruktur membutuhkan persetujuan dan anggaran yang telah disiapkan.

Respon dari Masyarakat dan Evaluasi New Policy

Pengguna jasa, seperti pengemudi mobil dan pengendara sepeda motor, mengeluhkan keterlambatan yang terjadi. Banyak dari mereka mengakui bahwa New Policy membawa perubahan positif, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi antrian berhari-hari. “Antrean masih terasa di akhir pekan, meski ada peningkatan kapasitas,” kata salah satu pengguna, yang menghindari detail nama karena kerahasiaan. ASDP berkomitmen untuk terus mengevaluasi New Policy, termasuk menyesuaikan jadwal dan mengoptimalkan sumber daya berdasarkan data yang diperoleh selama masa libur.

“New Policy kami terus dievaluasi, dan kami berharap bisa segera memberikan solusi jangka panjang untuk antrean di Ketapang–Gilimanuk,” tambah Heru Widodo.

Perusahaan juga berencana memperkenalkan sistem digital untuk memudahkan pengaturan antrean, termasuk integrasi dengan aplikasi pemesanan tiket secara online. Selain itu, ASDP menyatakan bahwa New Policy akan menjadi referensi dalam menentukan kebijakan transportasi laut di daerah lain, terutama yang menghadapi masalah serupa. Perubahan ini diharapkan bisa menjadi kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan lingkungan operasional.

Kontribusi New Policy dalam Mengatasi Tantangan Sektor Transportasi

Keterlambatan di Ketapang–Gilimanuk menjadi contoh nyata tantangan yang dihadapi sektor transportasi laut saat menerapkan New Policy. ASDP menyadari bahwa kenaikan volume kendaraan selama libur sekolah membutuhkan penyesuaian pola pengangkutan yang lebih dinamis. Dengan memperkenalkan lebih banyak kapal dan pengaturan dermaga khusus, perusahaan berupaya memenuhi permintaan yang meningkat. Namun, Khoiri Soetomo mengingatkan bahwa New Policy perlu didukung oleh peningkatan infrastruktur, seperti tambahan dermaga di Bali, agar tidak mengalami keterlambatan di masa depan.

Dalam konteks New Policy, ASDP juga melibatkan pihak ketiga seperti Gapasdap dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan. Kerja sama ini diharapkan bisa menciptakan solusi yang lebih holistik, termasuk dalam mengurangi dampak cuaca buruk dan meningkatkan efisiensi layanan. Meski antrean masih terjadi, perusahaan yakin New Policy akan menjadi pondasi yang kuat untuk menghadapi situasi serupa di masa mendatang.

Langkah-Langkah untuk Memperkuat New Policy

ASDP berkomitmen untuk terus memperbaiki New Policy berdasarkan masukan dan data lapangan. Dalam waktu dekat, perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap skala penggunaan kapal serta penyesuaian jam operasional untuk mengoptimalkan pengangkutan. Khoiri Soetomo menambahkan bahwa Gapasdap juga akan menyusun rekomendasi lebih lanjut, termasuk penggunaan teknologi untuk memantau antrean secara real-time. “New Policy harus menjadi pendorong transparansi dan kenyamanan bagi pengguna jasa,” katanya.

Perusahaan juga berharap pemerintah bisa segera menindaklanjuti usulan pengembangan pelabuhan alternatif di Bali, yang akan menjadi penyangga kapasitas saat musim libur. Dengan adanya New Policy, ASDP ingin menunjukkan komitmen terhadap inovasi dan kepuasan pelanggan, sekaligus memperkuat jaringan transportasi laut sebagai bagian dari sistem logistik nasional.