Latest Program: Implementasi Zero ODOL 2027 Dibayangi Minimnya Anggaran

Implementasi Zero ODOL 2027 Masih Terkendala Anggaran yang Cukup Terbatas

Latest Program – Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya mempercepat penerapan program Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) yang akan diberlakukan pada tahun 2027. Selama ini, berbagai langkah persiapan diambil, termasuk peningkatan pengawasan berbasis teknologi serta kerja sama antar instansi terkait untuk memastikan pengaturan angkutan barang tidak mengganggu sistem distribusi logistik nasional.

Uji Coba Sistem ETLE Dimulai di Tiga Lokasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi pihak yang bertugas menyiapkan pelaksanaan Zero ODOL. Uji coba penggunaan electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk memantau pelanggaran telah dimulai sejak Januari 2026. Uji tersebut diadakan di tiga Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang memiliki teknologi weigh in motion (WIM), yakni Kertapati dan Talang Kelapa di Sumatra Selatan serta Balonggandu di Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyampaikan, dalam periode 27 Januari hingga 30 Juni 2026, sistem ETLE menemukan sebanyak 140.309 pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 82.158 kasus terkait dengan kelebihan muatan, sementara 58.057 kasus berkaitan dengan dokumen kendaraan. Selain itu, terdapat 94 kejadian pelanggaran cara pemuatan.

“Sistem ini akan kami evaluasi secara berkala demi mewujudkan pengawasan dan penegakan kendaraan angkutan barang yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” ujar Aan melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (16/7/2026).

Kemudian, pihaknya telah mengirimkan 27.789 surat konfirmasi ke pemilik kendaraan melalui perpanjangan tangan Ditjen Hubdat di berbagai daerah. Hingga saat ini, 883 surat telah memperoleh tanggapan dari pelanggar. Tujuan utamanya adalah agar para pelaku pelanggaran segera merespons konfirmasi sebagai bentuk tindak lanjut.

Anggaran Masih Belum Memenuhi Kebutuhan

Sebelum penerapan penuh Zero ODOL pada 2027, pemerintah masih membutuhkan dana tambahan. Dalam pagu indikatif 2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengalokasikan anggaran keselamatan dan keamanan transportasi darat sebesar Rp414,61 miliar. Sebagian dari anggaran itu, yakni Rp143,83 miliar, khusus digunakan untuk penanganan Zero ODOL.

Anggaran tersebut mencakup Rp75,63 miliar untuk pengembangan jembatan timbang online (JTO) di 27 provinsi dan 89 UPPKB, pemeliharaan sistem ETLE, serta kegiatan rampcheck dan penegakan hukum. Sementara itu, operasional 135 UPPKB menerima dana Rp68,2 miliar. Namun, jumlah itu masih kurang dari mandatory yang mencapai Rp236,73 miliar, sehingga terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp92,9 miliar.

Kesenjangan terbesar berasal dari belum adanya dana untuk pengadaan perangkat WIM dan JTO senilai Rp81,58 miliar. Selain itu, operasional UPPKB juga masih memerlukan tambahan dana Rp11,32 miliar.

Peran Kereta Api Juga Perlu Didukung

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai keterbatasan anggaran bisa menghambat kesuksesan Zero ODOL. “Program ODOL justru tidak mendapat dukungan yang memadai. Program ini terancam gagal,” kata Djoko.

Menurutnya, implementasi Zero ODOL tidak hanya bergantung pada angkutan jalan. Pemerintah juga harus mempersiapkan dukungan untuk moda lain, khususnya kereta api, karena sebagian distribusi logistik harus dialihkan dari jalan ke rel. “Dengan demikian, insentif untuk angkutan barang berbasis kereta api juga perlu disiapkan,” tambahnya.

Ketidakoptimalan pengelolaan anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan program ini. Kementerian Perhubungan menyatakan akan terus berupaya memperkuat koordinasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk memastikan Zero ODOL berjalan lancar. “ODOL ini bukan sekadar pelanggaran biasa. Kegiatan penanganan harus betul-betul direncanakan dengan matang sehingga tidak mengganggu sistem distribusi logistik nasional. Harga bapokting [bahan pokok penting] terutama tetap stabil, ketersediaan juga tetap ada,” kata Kakorlantas Polri Wibowo.