Key Strategy: MTI Usul Arah Insentif Transportasi Semester II/2026 untuk Destinasi Wisata Domestik

MTI Berikan Key Strategy Insentif Transportasi untuk Bangun Destinasi Wisata Domestik

Key Strategy – Dalam upaya meningkatkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan pariwisata nasional, pemerintah telah mengeluarkan paket insentif transportasi bernilai total Rp1,45 triliun untuk masa libur sekolah dan Natal-Tahun Baru (Nataru). Key Strategy ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan moda transportasi, khususnya untuk destinasi wisata domestik yang sering kali kurang diminati karena biaya perjalanan yang relatif tinggi. Kebijakan berupa pengurangan tarif kereta api, kapal laut, serta pembebasan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) pada perjalanan udara dalam negeri bertujuan memperkuat konsumsi masyarakat dan mendorong aktivitas pariwisata lokal.

Paket Insentif Transportasi untuk Masa Libur Sekolah dan Nataru

Kebijakan insentif transportasi ini terbagi dalam dua fase, yaitu untuk masa libur sekolah dan Nataru. Dalam libur sekolah, pemerintah memberikan Rp190,5 miliar subsidi tarif darat dan laut, sementara pada masa Nataru, alokasi tambahan mencapai Rp722 miliar untuk PPN DTP tiket pesawat. Selain itu, Rp61,4 miliar dialokasikan untuk insentif nonudara, seperti bus dan angkutan umum lainnya. Key Strategy ini mencakup penyesuaian tarif yang diharapkan mampu mengurangi beban biaya wisatawan dan menarik lebih banyak pengunjung ke lokasi wisata dalam negeri.

Rekomendasi MTI untuk Pengarahan Insentif ke Destinasi Wisata

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyarankan agar insentif transportasi lebih difokuskan pada destinasi wisata yang memiliki potensi pengembangan besar. Menurutnya, key strategy ini perlu memprioritaskan aksesibilitas ke lokasi yang kurang terjangkau, seperti wilayah kepulauan dan Indonesia Timur, karena biaya operasional di sana lebih tinggi. Djoko juga menekankan pentingnya melibatkan operator transportasi yang memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan dalam key strategy ini.

“Jangan sampai biaya ke Korea lebih murah dibandingkan perjalanan ke Jayapura,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Djoko menambahkan, penghapusan PPN secara penuh untuk perjalanan ke destinasi tertentu bisa memperluas peluang wisatawan. “Dengan menghilangkan pajak ini, masyarakat punya lebih banyak kesempatan mengunjungi tempat wisata di dalam negeri,” katanya. Ia juga mengusulkan agar insentif diberikan kepada operator angkutan darat yang memenuhi kriteria keselamatan dan kenyamanan, sehingga masyarakat lebih percaya untuk menggunakan jasa transportasi tersebut. Key Strategy ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada moda transportasi yang lebih mahal, seperti pesawat terbang.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menjelaskan bahwa insentif transportasi untuk semester II/2026 mencakup Rp190,5 miliar subsidi tarif darat dan laut selama libur sekolah, serta Rp472,7 miliar untuk PPN DTP tiket pesawat. Untuk masa Nataru, pemerintah mengalokasikan tambahan Rp61,4 miliar untuk insentif nonudara dan Rp722 miliar untuk PPN DTP tiket udara. Key Strategy ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah wisatawan lokal tetapi juga memberikan dampak positif terhadap sektor logistik dan ekonomi daerah.

Djoko Setijowarno juga menyoroti potensi penggunaan moda bus dalam key strategy ini. “Bus bisa menjalani perjalanan lintas pulau tanpa harus berganti transportasi, seperti dari Sumatra ke Bali,” tambahnya. Ia berharap kebijakan ini mendorong modernisasi armada bus dan memperkuat minat masyarakat menggunakan jasa transportasi darat yang lebih aman dan terjangkau. Key Strategy yang diusung MTI ini mencakup perluasan jaringan bus dan pengurangan biaya bahan bakar, sehingga mampu menjangkau destinasi wisata yang sebelumnya dianggap tidak ekonomis.

Dengan key strategy yang diterapkan, pemerintah juga diharapkan bisa memperbaiki kinerja sektor transportasi yang selama ini masih menghadapi tantangan. Kebijakan ini memberikan ruang bagi operator transportasi untuk meningkatkan layanan dan efisiensi, terutama pada rute yang kurang populer. Selain itu, pemerintah perlu melakukan koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait lainnya agar insentif tidak hanya menjadi konsumsi sementara tetapi bisa berdampak jangka panjang. Key Strategy ini juga berpotensi mendorong pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih merata, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal.