Key Strategy: Rakyat Surabaya Menggugat Desak Prabowo-Gibran Mundur hingga Pembentukan Pemerintahan Transisi

Key Strategy: Rakyat Surabaya Desak Prabowo dan Gibran Mundur untuk Pemerintahan Transisi

Key Strategy adalah strategi utama yang diterapkan oleh kelompok “Rakyat Surabaya Menggugat” dalam menuntut perubahan besar-besaran terhadap sistem pemerintahan saat ini. Mereka berdemo di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Senin (22/6/2026), dengan tajuk “Reformati Indonesia,” yang mengkritik kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Demonstrasi ini menjadi bagian dari upaya untuk mendorong pembentukan pemerintahan transisi sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, sebagai langkah strategis menuju reformasi yang lebih berimbang.

Strategi Demonstrasi yang Berbeda

Dalam aksinya, peserta demo menggunakan simbol-simbol unik, seperti peralatan memasak, yang memperkuat pesan mereka tentang perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Miftakhur Rohmah, juru bicara aksi, menyatakan bahwa strategi ini bertujuan untuk menarik perhatian publik dan memberikan perubahan konstitusional yang mendesak. “Key Strategy kami adalah menggugat kegagalan sistem eksekutif, yang harus diakhiri melalui pergantian tokoh-tokoh yang dianggap tidak mampu memimpin,” ujarnya. Selain tuntutan politik, aksi ini juga menyoroti isu-isu seperti pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai tidak efektif.

Demo di Surabaya ini berbeda dari aksi sebelumnya yang lebih fokus pada isu sektoral. Peserta aksi menekankan bahwa tuntutan mereka mencakup perubahan terhadap mekanisme kekuasaan dan usulan pembentukan pemerintahan transisi. Strategi ini disusun secara rapi, dengan tujuan menggabungkan kritik terhadap kebijakan dengan permintaan reformasi struktural. Miftakhur menjelaskan bahwa langkah-langkah key strategy ini dirancang untuk menghindari penekanan kekuasaan pada satu kelompok, serta memastikan keadilan dan keterwakilan rakyat yang lebih luas.

Delapan Kegagalan Rezim Prabowo-Gibran

Miftakhur menyoroti delapan kegagalan utama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, yang diberi judul “Nawa Nestapa Rezim Prabowo.” Pertama, krisis legitimasi yang terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak progresif. Kedua, pelanggaran etika konstitusional dalam pengambilan keputusan pemerintah. Ketiga, pelemahan negara hukum yang membuat kritik terhadap pemerintah semakin sulit dilakukan. Keempat, militerisasi kekuasaan yang dianggap meningkatkan dominasi aparat keamanan. Kelima, kontras antara supremasi sipil dengan peningkatan kontrol aparat keamanan. Keenam, konsentrasi kekuasaan yang mengurangi ruang bagi kelompok-kelompok minoritas. Ketujuh, krisis lingkungan akibat kebijakan yang kurang berkelanjutan. Kedelapan, penurunan kepercayaan pasar dan minoritas akibat kebijakan yang dianggap tidak transparan.

Dalam penjelasannya, Miftakhur menegaskan bahwa kegagalan-kegagalan ini tidak hanya menghambat kemajuan Indonesia, tetapi juga mengancam stabilitas nasional. “Key Strategy kami adalah membuka ruang untuk pemerintahan transisi yang bisa memperbaiki kerusakan sistem eksekutif selama ini,” tambahnya. Ia juga menyoroti bahwa produk hukum yang dihasilkan pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung memperkuat dominasi elit, sehingga memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi.

Kelompok “Rakyat Surabaya Menggugat” menggunakan key strategy ini sebagai alat untuk menarik perhatian media nasional dan internasional. Mereka menegaskan bahwa aksi mereka bukan hanya sekadar protes, tetapi juga bagian dari upaya menyelamatkan demokrasi dari ancaman penjajahan kekuasaan. “Rule of law tidak ada, digantikan oleh rule by law yang dibuat untuk kepentingan golongan tertentu,” kata Miftakhur dalam wawancara terpisah. Ia menambahkan bahwa masyarakat sipil harus memiliki kekuatan untuk memastikan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Key Strategy ini juga menjadi contoh bagaimana masyarakat bisa menggunakan strategi demonstrasi yang terorganisir untuk mengubah kebijakan pemerintah. Peserta aksi mengatakan bahwa mereka tidak hanya menuntut pengunduran diri Prabowo dan Gibran, tetapi juga ingin membangun sistem yang lebih inklusif. “Kami ingin pemerintahan transisi yang bisa menjadi jembatan antara era lama dan era baru,” ujarnya. Dengan key strategy yang jelas, aksi ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok lain di luar Surabaya.