New Policy: Ekonom Kritik Tenor KPR Subsidi 40 Tahun Tak Efektif Dorong MBR Miliki Hunian

New Policy: Ekonom Kritik Kebijakan Tenor KPR Subsidi 40 Tahun Tidak Efektif Dorong MBR Miliki Hunian

New Policy – Ekonom mengkritik kebijakan New Policy yang memperpanjang tenor KPR subsidi hingga 40 tahun, menurut mereka kebijakan ini tidak efektif dalam mendorong MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) untuk memiliki hunian. Kebijakan tersebut, yang diperkenalkan oleh pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi kelompok rentan, tetapi masih memicu perdebatan di kalangan ahli.

Pertimbangan Utama dalam Kebijakan New Policy

Kebijakan New Policy mengusulkan perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun sebagai strategi untuk mengurangi beban cicilan bulanan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan MBR yang sering kali kesulitan memenuhi persyaratan kredit karena pendapatan yang terbatas. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa kebijakan ini dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan memperluas peluang kepemilikan rumah bagi masyarakat ekonomi rendah.

Menurut laporan dari Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kebijakan ini mencakup perubahan suku bunga untuk rumah subsidi tapak dan rusun. Suku bunga rumah subsidi tapak tetap dijaga pada 5%, sementara rumah susun subsidi diatur sebesar 6%. Perpanjangan tenor menjadi 40 tahun diharapkan mampu meningkatkan jumlah peserta program KPR subsidi, terutama di tengah tantangan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Kritik dari Ahli: Efek Kebijakan New Policy Tidak Signifikan

Ekonom Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina mengatakan bahwa perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun tidak memberikan dampak besar pada daya beli MBR. Ia menyoroti bahwa penyesuaian jangka waktu pinjaman tidak cukup sensitif dalam mengubah besaran cicilan bulanan. “Tenor 25, 30, atau 40 tahun sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada besarnya cicilan bulanan yang harus dibayar oleh debitur. Dampaknya bagi jumlah peserta KPR MBR dinilai tidak signifikan,” jelas Wijayanto kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Dalam konteks New Policy, perluasan tenor ini justru berpotensi mengurangi kecenderungan MBR untuk memperoleh rumah subsidi. Pihaknya menekankan bahwa peningkatan aksesibilitas tidak cukup hanya mengandalkan perpanjangan tenor, tetapi juga harus diiringi perbaikan struktur pemasukan dan pengurangan biaya transaksi. “Jika suku bunga tidak terkontrol dan jangka waktu terlalu panjang, MBR tetap akan terbatas dalam memenuhi persyaratan kredit, terutama jika mereka memiliki utang lain,” tambah Wijayanto.

Konteks Kebijakan New Policy dalam Pemulihan Ekonomi

Dalam situasi ekonomi yang masih terdampak inflasi dan krisis perumahan, New Policy dianggap sebagai upaya untuk memperkuat respons pemerintah. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah MBR yang mampu membeli rumah, terutama di tengah tren kenaikan harga properti. Namun, kritik terhadap tenor 40 tahun tetap muncul, karena banyak MBR tidak mampu membayar cicilan seumur hidup tergantung pada pendapatan bulanan mereka.

Sebagai bagian dari New Policy, perluasan tenor KPR subsidi juga diiringi pelonggaran syarat kredit. Misalnya, persyaratan keuangan diharapkan lebih fleksibel untuk mengakomodasi pengusaha kecil atau pekerja informal. Namun, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 60% hingga 75% angkatan kerja di Indonesia bekerja di sektor informal, yang sering kali menghadapi hambatan dalam memenuhi persyaratan pembiayaan perumahan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan New Policy masih perlu evaluasi lebih lanjut.

Perspektif Global: Kebijakan Tenor yang Efektif di Negara Lain

Banyak negara lain telah menerapkan kebijakan tenor yang lebih pendek untuk menjamin keberlanjutan program subsidi. Misalnya, di Singapura, tenor KPR subsidi biasanya tidak melebihi 30 tahun, sementara di beberapa negara Eropa, durasi pinjaman maksimal hanya 25 tahun. Hal ini memberikan contoh bahwa pengaturan tenor yang optimal bisa menjadi kunci keberhasilan program perumahan. “New Policy harus dipertimbangkan dengan rinci agar tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memastikan kelangsungan ekonomi MBR jangka panjang,” tambah ahli ekonom lain yang tidak disebutkan.

Di sisi lain, penyesuaian tenor 40 tahun dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli MBR yang memiliki pendapatan rendah. Dengan cicilan bulanan yang lebih ringan, mereka bisa lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menabung untuk investasi jangka panjang. Namun, keberhasilan ini bergantung pada kebijakan tambahan, seperti peningkatan kapasitas perbankan dan kolaborasi dengan lembaga keuangan non-bankable.

Kebijakan New Policy: Tantangan dan Harapan Masa Depan

Kebijakan New Policy, meski memberikan peluang baru, masih menghadapi tantangan signifikan. Selain ketidakseimbangan antara tenor yang diperpanjang dengan suku bunga yang stabil, ada juga kekhawatiran tentang kualitas sumber daya manusia di sektor perumahan. “Peningkatan tenor tidak cukup menyelesaikan masalah utama, yaitu keterbatasan pendapatan dan kenaikan harga properti yang terus berlanjut,” kata seorang ekonom yang tidak ingin disebutkan.

Untuk memperkuat dampak New Policy, pemerintah perlu menambahkan langkah-langkah pendukung. Contohnya, meningkatkan infrastruktur perumahan yang layak huni, memperluas program pembangunan rumah susun subsidi, serta memberikan pelatihan bagi MBR untuk meningkatkan keterampilan finansial. Kebijakan ini juga bisa disertai dengan insentif tambahan, seperti pengurangan pajak atau subsidi bahan baku konstruksi, untuk memastikan keberlanjutan.