Latest Program: Gubernur Aceh Mualem Kirim Surat ke Prabowo, Minta Kelola Migas di Andaman

Program Terbaru Gubernur Aceh Mualem Minta Kelola Migas di South Andaman

Latest Program – Program Terbaru dalam pengelolaan sumber daya alam di Aceh diluncurkan oleh Gubernur Muzakir Manaf atau lebih dikenal sebagai Mualem, dengan mengirimkan surat resmi ke Presiden RI Prabowo Subianto. Surat tersebut menyoroti rencana untuk mengelola minyak dan gas (migas) di Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan daerah. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menjelaskan bahwa empat poin utama disampaikan dalam surat tersebut, dan pemerintah pusat sedang menunggu respons lebih lanjut.

Permintaan Terkait Revisi PoD dan Fasilitas FPSO

Surat bernomor 500.16.7.2/7039 telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026. Permintaan ini bermaksud mengevaluasi kembali Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo, terutama mengingat kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang telah menyetujui pengolahan gas mentah menggunakan teknologi Floating Production, Storage and Offloading (FPSO). Nurlis Effendi menegaskan bahwa program ini bertujuan memastikan kepentingan Aceh dan keberlanjutan pengelolaan migas secara nasional.

Poin Pertama: Penyesuaian Besaran Bagi Hasil

“Pemerintah Aceh menilai besaran bagi hasil dalam PoD I masih bisa diperbaiki untuk kepentingan daerah dan negara,” ujar Nurlis Effendi.

Dalam Program Terbaru ini, Mualem menyoroti bahwa bagi hasil gas sebesar 4 persen dan minyak 6 persen dianggap belum optimal. Penyesuaian angka tersebut, menurut Nurlis, dapat meningkatkan penerimaan daerah dan memperkuat kemitraan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Selain itu, penyesuaian ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal melalui investasi yang lebih besar.

Poin Kedua: Pengolahan Di Darat di KEK Arun

Program Terbaru juga mengusulkan skenario pengolahan gas mentah di darat, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. KEK ini telah memiliki infrastruktur yang siap digunakan oleh PT Arun NGL, sehingga menjadi lokasi strategis untuk pengembangan industri hilir migas. Nurlis Effendi menambahkan bahwa pengelolaan di darat diharapkan memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi Aceh, karena meminimalkan biaya logistik dan meningkatkan keberlanjutan ekosistem energi.

Poin Ketiga: Tinjauan Persetujuan PoD oleh Pemerintah Pusat

Dalam Program Terbaru, Mualem meminta Presiden Prabowo untuk memandu Menteri ESDM meninjau kembali persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo di South Andaman. Peninjauan ini bertujuan memastikan kebijakan pengelolaan migas sesuai dengan visi pembangunan Aceh dan kepentingan nasional. Poin ini menekankan perlunya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan pusat dalam memaksimalkan potensi sumber daya alam di wilayah Aceh.

Poin Keempat: Alokasi Khusus untuk Aceh

Program Terbaru juga menyoroti perlunya alokasi khusus migas untuk Aceh, mengingat wilayah tersebut memiliki enam blok utama. Lapangan Tangkulo, misalnya, diprediksi menghasilkan sekitar 300 MMSCFD gas, dari mana hanya 160 MMSCFD yang terjual melalui Gas Sale Agreement (GSA) ke PLN. Selain itu, South Andaman juga diharapkan menghasilkan 7.500 barel kondensat per hari, yang bisa dikembangkan menjadi bahan baku industri petrokimia, cat, atau bahan bakar minyak. Nurlis Effendi mengatakan bahwa kondensat ini menjadi katalis penting bagi pembangunan kilang minyak di Aceh.

Poin Tambahan: Strategi Jangka Panjang dalam Pengelolaan Migas

Program Terbaru mencakup rencana pengelolaan migas jangka panjang, termasuk pengoptimalan penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi produksi. Gubernur Aceh menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah pusat dalam menjamin keberlanjutan proyek-proyek strategis seperti Lapangan Tangkulo. Nurlis Effendi menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan visi Asta Cita Prabowo-Gibran, yang menitikberatkan pada pengembangan ekonomi daerah dan kemandirian energi nasional.

Program Terbaru ini menjadi bagian dari upaya Aceh untuk memastikan sumber daya alam memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan meninjau kembali persetujuan PoD dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas di darat, Gubernur Mualem ingin menciptakan model pengelolaan migas yang berkelanjutan. Langkah ini juga diharapkan menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya alam secara lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.