Special Plan: BRINS Sesuaikan Rencana Pemisahan Unit Syariah, Portofolio Akan Dialihkan

Special Plan: BRINS Sesuaikan Rencana Pemisahan Unit Syariah, Portofolio Akan Dialihkan

Special Plan – PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) kembali memperbarui rencana khususnya dalam pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai bagian dari Special Plan yang dijalankan perusahaan. Perubahan ini diberlakukan setelah mendapat persetujuan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor S-809/PD.11/2026, tertanggal 1 Juli 2026. Rencana Kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah (RKPUS) yang diusulkan BRINS kini disesuaikan sesuai kebijakan konsolidasi dalam sistem Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang menjadi landasan regulasi untuk transformasi ini.

Perubahan Strategi dalam Special Plan

Pemisahan UUS BRINS tidak lagi dilakukan dengan mendirikan entitas baru, melainkan melalui mekanisme pengalihan portofolio ke perusahaan asuransi umum syariah yang telah memiliki izin usaha. Strategi ini diharapkan dapat mempercepat proses spin off, sekaligus memastikan kestabilan operasional serta kesejahteraan peserta. Special Plan ini merupakan bagian dari upaya BRINS untuk mengoptimalkan struktur keuangan dan meningkatkan fokus pada sektor finansial syariah yang lebih spesifik.

“Bagi setiap pemegang polis atau peserta yang merasa keberatan terhadap Special Plan pemisahan unit usaha syariah, dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam 14 hari kerja setelah pengumuman resmi diterbitkan,”

kata Aryo Swastika Nugroho, Ketua Tim Khusus yang ditunjuk OJK.

Dalam proses ini, BRINS memastikan bahwa hak dan kewajiban para pemegang polis tidak berubah. Penyesuaian rencana akan tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan dari OJK. Informasi lebih lanjut mengenai cara pelaksanaan pengalihan portofolio serta detail Special Plan akan diumumkan secara berkala melalui saluran resmi perusahaan.

Regulasi dan Deadline Pemisahan UUS

Kewajiban pemisahan unit usaha syariah berasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2023 yang menetapkan mekanisme spin off. Dengan Special Plan ini, BRINS menyesuaikan jadwal dan metode pelaksanaan untuk memenuhi tenggat waktu 31 Desember 2026. Proses pengalihan portofolio akan dilakukan secara bertahap, dengan penyesuaian dokumen serta pengawasan dari OJK.

Spin off yang dilakukan BRINS diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam manajemen risiko. Dengan memisahkan unit usaha syariah dari bisnis asuransi umum, perusahaan memperkuat keberlanjutan operasional serta menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Special Plan ini juga mencerminkan komitmen BRINS untuk memenuhi standar internasional dan mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara holistik.

Pelaksanaan Special Plan akan dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, BRINS melakukan pengajuan penyesuaian rencana kepada OJK. Setelah mendapat persetujuan, perusahaan akan mengumumkan detail pengalihan portofolio kepada publik. Tahap selanjutnya melibatkan koordinasi dengan perusahaan asuransi umum syariah penerima, serta pemberitahuan ke pemegang polis untuk melalui proses transisi yang lancar. Hal ini dilakukan guna meminimalkan gangguan terhadap layanan dan kepercayaan nasabah.

Adapun manfaat Special Plan ini meliputi peningkatan fokus pada sektor syariah, penguatan sistem manajemen risiko, dan ketersediaan portofolio yang lebih terarah. Dengan struktur yang lebih sederhana, BRINS dapat mengoptimalkan sumber daya dan memberikan layanan yang lebih relevan bagi pasar. Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga akan membuka peluang kolaborasi dengan mitra strategis, sekaligus memperkuat posisi BRINS sebagai perusahaan asuransi yang inovatif dan adaptif.

Special Plan BRINS juga memperhatikan kepentingan investor dan peserta. Dalam proses pemisahan, semua keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan dampak terhadap aset dan pertumbuhan portofolio. Selain itu, BRINS menjamin bahwa kebijakan ini tidak mengurangi kualitas layanan atau mengubah aturan dasar dalam polis. Pengumuman resmi mengenai Special Plan serta perubahan yang terjadi akan disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media massa dan platform digital, untuk memastikan transparansi.