Special Plan: Target Swasembada Garam Dipertanyakan, DPR Soroti Lonjakan Impor

Special Plan: Kenaikan Impor Garam Memantik DPR Pertanyakan Target Swasembada 2027

Special Plan – Dalam rangka mencapai Special Plan untuk mencapai swasembada garam pada 2027, DPR mengkritik kenaikan impor garam industri yang mencapai 936.000 ton di periode Januari–Mei 2026, meningkat 13,1% dibanding tahun sebelumnya. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menegaskan bahwa angka ini memicu pertanyaan terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga kemandirian pangan, terutama dalam sektor garam yang menjadi prioritas nasional. Menurutnya, meski target swasembada garam 2027 telah ditetapkan, impor garam industri yang terus meningkat mengindikasikan kebutuhan produksi lokal yang belum terpenuhi secara optimal.

Pertumbuhan Impor Garam dan Kebutuhan Swasembada

DPR mengingatkan bahwa kebijakan impor garam tidak boleh dianggap sebagai solusi utama, terlebih dalam konteks Special Plan yang bertujuan meningkatkan produksi dalam negeri. Kenaikan impor ini menggarisbawahi adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan pasar dan kapasitas produksi lokal. Daniel Johan menyoroti bahwa lahan tambak garam nasional, yang mencapai 33.216,06 hektare, perlu dikelola lebih efisien agar bisa menjadi fondasi keberhasilan swasembada garam. Pemerintah, menurutnya, harus memastikan bahwa setiap kebijakan impor tidak merusak kemajuan produksi dalam negeri.

Kualitas Garam Nasional dan Teknologi Produksi

Dalam peningkatan kualitas garam, Daniel Johan menekankan perlunya dukungan teknologi pemurnian yang lebih canggih di tingkat petambak. “Kualitas garam nasional harus menjadi prioritas, bukan hanya jumlah produksi,” katanya. DPR juga menyarankan bahwa pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas garam yang diimpor agar tidak mengganggu standar produk dalam negeri. Selain itu, keberlanjutan produksi garam lokal diperlukan untuk memastikan stabilitas pasokan, terutama menghadapi fluktuasi harga internasional yang bisa memengaruhi permintaan pasar.

DPR menambahkan bahwa kenaikan impor garam industri tidak hanya mencerminkan kebutuhan ekonomi, tetapi juga memberikan tekanan pada industri dalam negeri. Kebutuhan akan garam untuk konsumsi industri dan ekspor harus dipenuhi secara mandiri agar tidak mengganggu rantai pasokan nasional. Kebijakan Special Plan yang dirancang pemerintah, dianggap belum cukup memadai untuk mencegah ketergantungan pada impor, terlebih dalam kondisi global yang fluktuatif.

“Kita harus mengevaluasi kembali kebijakan impor garam, apakah benar-benar diarahkan untuk mendukung Special Plan atau hanya sebagai bentuk reaksi terhadap kekurangan produksi,” jelas Daniel Johan dalam pernyataannya, Selasa (21/7/2026).

Sementara itu, Herman Khaeron dari Partai Demokrat menyoroti bahwa sektor garam memerlukan peningkatan infrastruktur dan kelembagaan petambak. “Kebutuhan untuk menjaga kestabilan pasokan dan kualitas garam dalam negeri harus lebih diutamakan,” katanya. Ketersediaan stok garam lokal, menurutnya, sangat bergantung pada kondisi iklim dan pengelolaan tambak yang optimal. Selain itu, Herman menekankan bahwa pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar-kementerian untuk memastikan keberhasilan Special Plan dalam jangka panjang.

“Impor garam harus diprioritaskan hanya untuk kebutuhan yang belum terpenuhi oleh produksi lokal, bukan sebagai cara jangka pendek untuk mengatasi kekurangan pasokan,” tambah Herman dalam wawancara dengan media.