BGN Sebut Pagu Anggaran 2027 Rp270 Triliun Belum Final

BGN Sebut Pagu Anggaran 2027 Rp270 Triliun Masih dalam Proses Finalisasi

Lintasnaya.com – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengonfirmasi bahwa BGN Sebut Pagu Anggaran 2027 sebesar Rp270 triliun masih berada dalam tahap finalisasi. Angka indikatif ini belum menjadi nilai akhir karena masih menunggu proses sinkronisasi intensif dengan Kementerian Keuangan. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut hampir seluruhnya akan digunakan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berjalan di berbagai daerah di Indonesia.

“Nanti finalnya apa yang disampaikan Pak Presiden nanti di nota keuangan, ya,” ujar Agustina dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/7/2026). Pernyataan ini menegaskan bahwa pengumuman resmi mengenai pagu anggaran akan dilakukan bersamaan dengan pembacaan Nota Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Proses Sinkronisasi dan Efisiensi Anggaran

Menurut Agustina, mekanisme sinkronisasi yang sedang berlangsung juga diterapkan untuk tahun anggaran 2026 yang telah melalui proses penyesuaian efisiensi. Pagu awal BGN pada tahun 2026 mencapai Rp268 triliun, namun setelah melalui berbagai evaluasi dan efisiensi, angka tersebut turun menjadi Rp229 triliun. Meskipun demikian, angka Rp229 triliun ini masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan program.

Agustina menekankan bahwa prioritas utama BGN saat ini bukan hanya melakukan pemotongan anggaran, melainkan memperbaiki tata kelola program MBG secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Langkah konkret yang telah diambil meliputi verifikasi ulang terhadap seluruh titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, jumlah penerima manfaat juga direfocusing menjadi sekitar 62,7 juta orang untuk memastikan efektivitas program.

Upaya perbaikan tata kelola ini sangat krusial mengingat adanya temuan lapangan bahwa beberapa sekolah justru dilayani oleh lebih dari satu SPPG. Masalah lain yang teridentifikasi adalah pencatatan virtual account yang dilakukan secara berganda oleh dapur MBG. “Kalau ketemu lagi yang begitu, kan otomatis penerima manfaatnya juga [menyesuaikan],” jelas Agustina dengan tegas. Hal ini menunjukkan bahwa BGN berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal.

Arahan Presiden dan Penguatan Intervensi Wilayah

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tenggat waktu satu bulan kepada BGN guna menyelesaikan pembenahan tata kelola program MBG secara menyeluruh. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut langsung dari rapat terbatas yang membahas ketahanan pangan nasional. Berdasarkan arahan Presiden, sebagian dana akan dialihkan untuk memperkuat intervensi di wilayah-wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur.

Langkah strategis ini juga memperhitungkan variasi indeks harga pangan di berbagai daerah. Saat ini, koordinasi teknis terkait penyesuaian biaya tersebut sedang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia tanpa terhalang oleh perbedaan kondisi ekonomi dan geografis.

Dengan demikian, BGN Sebut Pagu Anggaran 2027 sebesar Rp270 triliun merupakan angka yang masih dinamis dan akan terus disempurnakan hingga akhirnya ditetapkan secara resmi. Proses finalisasi ini melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak maksimal bagi kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan remaja yang menjadi sasaran utama program Makan Bergizi Gratis.