New Policy: Ambisi Susu untuk MBG Terbentur Defisit Produksi Nasional

New Policy: Ambisi Susu untuk MBG Terbentur Defisit Produksi Nasional

New Policy – Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terancam menghadapi tantangan serius dalam mencapai targetnya. Meski program ini bertujuan memperkuat konsumsi susu nasional, defisit produksi susu dalam negeri yang semakin mengalami peningkatan menjadi hambatan utama. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa produksi susu lokal justru menurun dalam beberapa tahun terakhir, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Dengan adanya New Policy, pemerintah berharap bisa mengatasi kesenjangan ini melalui pendekatan strategis yang lebih terarah.

Berdasarkan Peta Jalan Pembangunan Peternakan Nasional 2025-2035, produksi susu dalam negeri tercatat mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2018, produksi susu nasional mencapai sekitar 951.000 ton, namun di tahun 2023, angka ini turun menjadi 837.000 ton. Sebaliknya, kebutuhan susu nasional meningkat dari 4,35 juta ton menjadi 4,57 juta ton dalam periode yang sama. Tanpa intervensi dari New Policy, defisit susu diperkirakan akan membesar hingga 4,58 juta ton pada 2035, yang menjadi perhatian utama dalam rencana pengembangan sektor pertanian.

Kesenjangan Produksi dan Konsumsi Susu

Kesenjangan antara produksi dan kebutuhan susu semakin mengkhawatirkan, terutama dengan ekspansi New Policy yang menargetkan peningkatan cakupan peserta MBG hingga 82,9 juta orang. Simulasi pemerintah memperkirakan kebutuhan susu untuk program ini mencapai 2,81 juta ton pada 2025 dan berkembang menjadi 3,43 juta ton pada 2035. Jumlah ini hampir menyamai empat kali lipat produksi susu nasional saat ini, yang berarti industri susu harus bisa menyesuaikan kapasitasnya dalam waktu singkat.

“Peternak sapi perah rakyat belum bisa maksimal berkontribusi karena produksi susu segar dalam negeri sebagian besar dipakai sebagai bahan baku industri pengolahan,” ujar Teguh Boediyana, Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN), saat dihubungi Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Teguh menambahkan bahwa tantangan tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada kemampuan pengolahan susu. Susu segar memiliki sifat mudah rusak, sehingga memerlukan fasilitas modern untuk diproses sebelum didistribusikan secara luas. “Untuk memasok susu program MBG, diperlukan peralatan canggih karena susu termasuk produk perishable, harus diproses menjadi susu steril atau UHT,” katanya.

Kapasitas Produksi Peternak Rakyat

Saat ini, produksi susu segar dari peternak rakyat hanya berkisar 2 juta hingga 2,5 juta liter per hari. Jumlah ini jauh dari kebutuhan jangka panjang New Policy atau permintaan pasar nasional secara keseluruhan. Teguh Boediyana menilai situasi industri susu Indonesia sudah dalam kondisi kritis, di mana peningkatan kebutuhan susu tidak diimbangi dengan peningkatan produksi yang signifikan.

“Sudah hampir 2,5 dekade produksi susu stagnan, sementara permintaan naik tinggi. Kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan nasional sangat lebar,” jelas Teguh.

Ia menekankan bahwa untuk memaksimalkan nilai tambah industri susu, pemerintah perlu membangun fasilitas pengolahan skala besar secara paralel dengan peningkatan produksi susu segar. “Jika ingin nilai tambah sampai ke peternak rakyat, harus didirikan pabrik susu berkapasitas besar yang khusus memasok kebutuhan MBG menggunakan bahan baku dari peternak lokal,” tambahnya. Ini menjadi bagian penting dari New Policy yang mengintegrasikan kebijakan produksi dan distribusi.

Salah satu contoh keterbatasan ini terjadi di Jawa Barat, di mana pabrik susu koperasi hanya memiliki kapasitas sekitar 3.000 liter per jam. Keterbatasan ini membuat pasokan susu untuk MBG masih bergantung pada perusahaan pengolahan skala besar yang memiliki infrastruktur memadai. Dengan New Policy, pemerintah diberikan ruang untuk mengevaluasi kebijakan pendistribusian dan mengoptimalkan kerja sama antara peternak rakyat dengan industri pengolahan.

Defisit produksi susu juga memengaruhi kemampuan New Policy dalam mencapai tujuan mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Teguh Boediyana mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak hanya menyasar konsumsi tetapi juga produksi. “Jika New Policy tidak disertai peningkatan produksi, maka kebutuhan susu akan tetap menjadi hambatan,” tuturnya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan New Policy harus diimbangi dengan upaya peningkatan kapasitas produksi secara bertahap.