Meeting Results: Heboh! Pengadaan Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop: Saya Tidak Tahu

Meeting Results: Heboh Pengadaan Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun

15 Juli 2026, Jakarta

Meeting Results – Dalam sebuah rapat penting yang digelar Komisi VI DPR RI, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Periode 2024-2029, Indrasari Wisnumurti, mengungkap kebingungan terkait pengadaan kipas angin dengan anggaran mencapai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Pernyataan ini memicu reaksi tajam dari anggota dewan dan publik yang mencurigai tingginya biaya yang dikeluarkan.

Pembahasan dalam Rapat

Isu pengadaan kipas angin dengan angka belanja yang mencengangkan muncul saat rapat yang berlangsung pada 15 Juli 2026 di Jakarta. Anggota DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam dari Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu yang aktif mengungkit permasalahan tersebut. Ia menyoroti ketidaksesuaian antara harga pasar kipas angin model Imatsu MDF, yang mencapai sekitar Rp11.464.000 per unit di Shopee, dengan anggaran Rp1,8 triliun yang dianggarkan untuk 1,8 juta unit. “Apakah angka ini benar, Pak Menkop? Saya merasa ada kesenjangan antara jumlah belanja dan harga jual,” tanyanya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Indrasari Wisnumurti mengakui tidak mengetahui secara pasti detail pengadaan kipas angin. “Meeting Results menyebutkan anggaran yang dikeluarkan mencapai triliunan rupiah, tapi saya tidak tahu persis bagaimana model dan jumlah yang diakui oleh Kemenkop,” jelasnya.

Dalam sesi yang sama, MenkopUKM juga mengungkap bahwa anggaran triliunan untuk kipas angin masuk dalam rencana pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Ia menjelaskan bahwa program ini bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui pengadaan barang subsidi, termasuk kipas angin. “Pengadaan kipas angin ini bukan hanya sekadar kebutuhan fisik, tapi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan,” tambahnya.

Respons dari MenkopUKM

MenkopUKM mengakui adanya kebingungan terkait besaran anggaran yang dialokasikan untuk kipas angin. Ia menjelaskan bahwa KemenkopUKM memiliki sistem Simkopdes, yang menampung data pengadaan barang subsidi untuk KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih). “Meeting Results menunjukkan bahwa anggaran ini tidak sepenuhnya tidak jelas, tapi memang masih perlu penjelasan lebih lanjut,” ujarnya.

Indrasari Wisnumurti juga mengungkap bahwa anggaran Rp1,8 triliun untuk kipas angin menjadi sorotan karena angka tersebut dianggap terlalu besar dibandingkan harga pasar. “Pengadaan barang subsidi harus transparan, dan jika angka triliunan itu benar, masyarakat akan lebih percaya dengan program ini,” katanya.

Sebagai respons, MenkopUKM menjanjikan akan segera membuat dasbor transparansi pengadaan kipas angin dan barang subsidi lainnya. “Meeting Results menunjukkan kebutuhan akan akuntabilitas, jadi kita akan memastikan data tersedia untuk publik,” tutur ia. Ia juga menambahkan bahwa anggaran tersebut merupakan bagian dari rencana pengembangan KDKMP yang mencakup penyaluran LPG 3 kg dan pupuk subsidi.

Para anggota dewan sepakat bahwa pengadaan kipas angin perlu dijelaskan secara detail, termasuk mekanisme penggunaan anggaran. “Pengadaan kipas angin ini menjadi bukti bahwa meeting results menghasilkan keputusan yang perlu diverifikasi,” kata Mufti Aimah. Ia menekankan bahwa angka belanja triliunan harus selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat pedesaan.

Menurut data yang tersedia, anggaran untuk kipas angin dalam KDKMP tahun 2025 mencapai Rp1,8 triliun. Angka ini dikelola melalui Simkopdes, sistem yang mengintegrasikan kebijakan subsidi koperasi desa dengan program pemerintah. Meski MenkopUKM mengatakan tidak tahu detailnya, anggota dewan meminta agar data tersebut diungkapkan secara terbuka.

Meeting Results ini menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi adanya potensi penggunaan anggaran yang tidak efisien. Beberapa anggota dewan juga mengusulkan audit terhadap pengadaan kipas angin dan proyek lainnya, agar transparansi terjaga. “Kami percaya meeting results harus mencerminkan kebijakan yang berkelanjutan dan berdaya guna,” tutur seorang anggota dewan lainnya.