Meeting Results: Di Balik RUU Komoditas Strategis: Siapa Untung, Siapa Buntung?

Di Balik RUU Komoditas Strategis: Siapa Untung, Siapa Buntung?

Meeting Results – Bisnis.com, JAKARTA — RUU Komoditas Strategis yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR memicu diskusi mengenai pihak yang sebenarnya mendapat manfaat terbesar dari beleid ini. Dalam upaya meningkatkan kedaulatan ekonomi dan mengendalikan perdagangan komoditas nasional, beberapa pihak mempertanyakan apakah skema ekspor tunggal yang diusulkan dalam RUU ini benar-benar menguntungkan semua pemangku kepentingan.

RUU Komoditas Strategis dan Tujuannya

RUU ini diusulkan sebagai payung hukum baru yang menempatkan komoditas strategis sebagai prioritas dalam pengelolaan ekonomi. Pemerintah dan DPR berharap regulasi ini bisa meningkatkan ketahanan ekonomi, mendorong hilirisasi, serta memastikan kepastian harga komoditas dalam pasar global. Menurut pihak penyusun, RUU ini diharapkan menjadi alat untuk mengotomatisasi proses ekspor, mengurangi ketergantungan pada pihak swasta, dan memaksimalkan keuntungan dari sumber daya alam Indonesia.

Alternatif Model Tata Kelola dan Konsekuensinya

Dalam Meeting Results terbaru, tim penyusun RUU mengusulkan dua model tata kelola. Model pertama menawarkan pembentukan Badan Komoditas Strategis yang bertugas menetapkan kriteria, melakukan pengawasan, dan memfasilitasi hubungan antara bursa dengan lembaga negara seperti Danantara. Model kedua mempertahankan peran Danantara sebagai satu-satunya saluran ekspor tunggal, seperti kebijakan moratorium pembentukan lembaga pemerintah yang berlaku sejak 2026.

Model-model ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Model pertama berpotensi memperkuat koordinasi antarlembaga, tetapi bisa mengakibatkan duplikasi fungsi. Model kedua lebih sederhana secara struktural, namun berisiko meningkatkan konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga. Dalam Meeting Results, para delegasi mengungkapkan kebutuhan untuk memastikan model yang dipilih tidak mengganggu fleksibilitas pasar.

Kritik dari Para Ahli: Sentralisasi dan Risiko Hukum

Kritik terhadap RUU ini mulai muncul dalam Meeting Results. Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (CORE) menyebut pemerintah sudah menerapkan konsep RUU melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), yang sejak 2026 bertugas sebagai saluran ekspor tunggal untuk komoditas strategis seperti batu bara, CPO, dan nikel. Menurutnya, pengaturan tata kelola melalui RUU baru tidak mutlak diperlukan jika aturan yang sudah ada cukup efektif ditegakkan.

‘RUU ini bisa jadi merupakan penambahan formalitas, bukan solusi jika regulasi yang sudah ada belum diimplementasikan secara maksimal,’ kata Yusuf dalam Meeting Results Jumat (19/6/2026).

Dalam Meeting Results, ia juga mengkritik risiko sentralisasi yang terjadi jika satu lembaga mengendalikan seluruh alur ekspor. ‘Sentralisasi bisa mengurangi kebebasan pasar, menghambat inovasi, dan memicu konflik kepentingan,’ ujarnya. Poin ini menjadi perdebatan utama dalam rapat komite RUU, di mana para anggota mengusulkan revisi agar pembagian wewenang lebih seimbang.

Manfaat dan Tantangan RUU Komoditas Strategis

Meski ada kritik, RUU ini tetap memiliki manfaat signifikan. Dalam Meeting Results, beberapa anggota komite menyebut bahwa regulasi ini bisa mempercepat keputusan ekspor, mengurangi birokrasi, serta memastikan penerimaan pendapatan negara yang lebih optimal. Selain itu, RUU ini juga diharapkan meningkatkan transparansi dalam pemilihan mitra ekspor, sehingga menghindari praktik under-invoicing dan transfer pricing yang sering disalahgunakan oleh perusahaan.

Tantangan terbesar terletak pada koordinasi antarlembaga. Dalam Meeting Results, pihak DPR menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan RUU, terutama dalam menilai efektivitas Badan Komoditas Strategis. Sejumlah anggota menyebut bahwa keberhasilan RUU ini bergantung pada kesiapan pemerintah dalam mengelola lembaga baru tersebut.

Keseimbangan Antara Kontrol dan Kebebasan Ekonomi

Dalam Meeting Results, ada pembicaraan panjang mengenai keseimbangan antara kontrol pemerintah dan kebebasan pasar. Beberapa anggota menyatakan bahwa kebijakan ini bisa menjamin kepastian harga jual komoditas strategis, sementara yang lain khawatir bahwa kontrol yang terlalu ketat akan menghambat kemampuan perusahaan swasta dalam berinovasi. Dalam diskusi ini, para ahli menyarankan adanya mekanisme pengawasan yang independen untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

RUU ini juga diharapkan menjadi langkah awal dalam menyelaraskan kebijakan ekspor dengan kebutuhan industri. Dalam Meeting Results, pihak pemerintah menyatakan bahwa RUU ini bisa menjadi dasar bagi kebijakan jangka panjang dalam hilirisasi komoditas. Namun, masih ada pertanyaan apakah RUU ini cukup komprehensif untuk menangani dinamika pasar yang terus berubah.