Key Discussion: Indef: Asumsi Makro RAPBN 2027 Terlalu Optimistis, Defisit Bisa Melebar

Key Discussion: Indef Asumsi Makro RAPBN 2027 Terlalu Optimistis, Defisit Anggaran Jadi Lebih Besar

Key Discussion – Dalam Key Discussion terbaru, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberikan kritik terhadap asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Menurut Indef, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diusulkan pemerintah terkesan berlebihan, sehingga berpotensi memperbesar defisit anggaran dan mengurangi kredibilitas fiskal. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menyatakan bahwa asumsi ini perlu diperbaiki untuk menghindari risiko ekonomi yang tidak terduga.

“Meski kinerja ekonomi pada kuartal I/2026 mencapai 5,61%, daya dorongnya masih kurang kuat karena sektor konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, serta manufaktur belum mencapai kinerja maksimal,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (4/7/2026).

Dalam Key Discussion ini, Rizal menyoroti bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 6,5% dianggap terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tren historis Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara dan pengendalian belanja pemerintah untuk meminimalkan risiko defisit yang bisa melebar. Kritik ini menjadi bagian dari diskusi kebijakan yang terus berlangsung antara pihak ekonomi dan pemerintah.

Risiko Inflasi dan Kurs Rupiah

Kritik terhadap asumsi makro RAPBN 2027 juga mencakup asumsi inflasi sebesar 1,5% hingga 3,5%. Meski angka ini dinilai masih masuk akal, Rizal menambahkan bahwa Key Discussion perlu mempertimbangkan fluktuasi harga pangan, energi, dan biaya logistik yang bisa memengaruhi kestabilan ekonomi. Ia menekankan bahwa proyeksi inflasi yang terlalu optimistis bisa berujung pada ketidakseimbangan anggaran.

Key Discussion juga mengupas asumsi kurs rupiah yang diusulkan Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Meski proyeksi ini terlihat realistis, Rizal memperingatkan bahwa tekanan kurs yang tinggi dan pertumbuhan ekspor yang lambat bisa mengubah skenario tersebut. Untuk mengurangi risiko, pemerintah harus menyiapkan strategi yang lebih konservatif dalam memproyeksikan nilai tukar rupiah.

Proses Kesepakatan DPR & Pemerintah

Dalam Key Discussion yang dilakukan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wijanto melaporkan bahwa asumsi makro RAPBN 2027 telah disetujui setelah serangkaian diskusi intensif. Kesepakatan ini melibatkan Banggar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Gubernur BI Perry Warjiyo sejak 9 hingga 29 Juni 2026.

Kesepakatan tersebut mengakomodasi rekomendasi dari Komisi XI dan XII DPR, serta hasil diskusi panitia kerja yang telah dilakukan sebelumnya. “Semua laporan Panja telah disetujui sebagai dasar pembahasan antara Banggar, pemerintah, dan BI. Ini menjadi langkah penting dalam penyusunan RUU APBN 2027 dan nota keuangannya,” jelas Wihadi. Proses ini menjadi contoh Key Discussion yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai konsensus yang seimbang.

Dalam Key Discussion terkini, Indef meminta pemerintah untuk memastikan kebijakan fiskal yang lebih realistis. Hal ini diperlukan agar defisit anggaran tidak terus membesar dan memicu kenaikan bunga utang. Selain itu, Key Discussion juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih ketat antara lembaga keuangan, pemerintah, dan DPR untuk memperkuat stabilitas ekonomi jangka panjang.

Indef mengingatkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terlalu optimistis bisa mengabaikan faktor-faktor eksternal seperti tekanan global terhadap harga energi atau krisis perdagangan yang mungkin terjadi. Dengan memperbaiki asumsi makro ini, Key Discussion diharapkan dapat membantu pemerintah merancang anggaran yang lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan ekonomi.