New Policy: Sensus Ekonomi 2026: BPS Surabaya Terjunkan 1.980 Petugas

New Policy: Sensus Ekonomi 2026: BPS Surabaya Terjunkan 1.980 Petugas

New Policy – Dalam rangka menerapkan New Policy terbaru dalam pengumpulan data ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya memulai sensus ekonomi tahunan 2026 dengan menurunkan sekitar 1.980 petugas lapangan. Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menjelaskan bahwa sensus ini bertujuan menggali informasi menyeluruh tentang semua jenis usaha, mulai dari perusahaan besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penerapan New Policy ini diharapkan meningkatkan akurasi dan efisiensi proses data ekonomi, sehingga memperkuat basis kebijakan daerah dan nasional dalam pengambilan keputusan strategis.

Pendekatan Terhadap Berbagai Skala Usaha

New Policy dalam sensus ekonomi 2026 di Kota Surabaya mencakup pendekatan yang lebih terstruktur untuk menjangkau berbagai skala usaha. Arrief menyebutkan bahwa petugas akan mendata sekitar 13.000 usaha menengah dan 490.000 UMKM kecil. “Kita akan mengumpulkan data 1.402 usaha besar, serta 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM,” ujar Arrief, Kamis (18/6/2026). Pendekatan langsung door-to-door, yang dimulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, menjadi komponen utama dalam New Policy ini untuk memastikan cakupan data yang lebih luas.

“Dengan New Policy ini, kami mengoptimalkan metode pendataan yang lebih partisipatif dan transparan. Harapannya, data yang diperoleh dapat mencerminkan dinamika perekonomian Kota Surabaya secara real-time, sehingga menjadi acuan yang lebih tepat untuk program pengembangan ekonomi,” beber Arrief.

Dari awal bulan Mei 2026, ribuan petugas telah melakukan pendataan awal sebagai bagian dari New Policy yang diterapkan. Arrief juga menekankan bahwa sensus ekonomi memiliki perbedaan mendasar dibandingkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang sebelumnya menjadi pilot project. New Policy ini menargetkan pendataan menyeluruh di seluruh Indonesia, sebagai proyek 10 tahun sekali yang akan memberikan gambaran lebih komprehensif tentang struktur perekonomian.

Manfaat dan Target Pendataan

Sensus ekonomi 2026, sebagai bagian dari New Policy, menawarkan manfaat signifikan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan ekonomi. Arrief menjelaskan bahwa hasil sensus akan menjadi referensi penting untuk mengukur tingkat perekonomian masyarakat, termasuk distribusi kekayaan dan kemampuan usaha. Selain itu, New Policy ini juga dirancang untuk mengurangi beban responden (respondent burden) dengan metode pendataan yang lebih efisien dan menarik.

“Dengan pendekatan yang lebih berbasis teknologi, kita bisa mempercepat proses pengumpulan data dan mengurangi kesalahan informasi. New Policy ini juga mendorong kolaborasi antara BPS dan instansi terkait untuk menciptakan data ekonomi yang lebih valid,” tambahnya.

Pemkot Surabaya memberikan dukungan penuh untuk memastikan New Policy sensus ekonomi berjalan lancar. Arrief mengungkapkan bahwa pihaknya berharap partisipasi warga Surabaya dapat mencapai tingkat optimal. “Kami yakin dengan New Policy yang telah disusun, sensus ini akan menjadi bahan referensi yang andal untuk pengambilan kebijakan di masa depan,” jelas Arrief.

Tantangan dan Strategi Pemenuhan

Meski New Policy sensus ekonomi 2026 diharapkan mengurangi hambatan, Arrief mengakui beberapa tantangan tetap ada, seperti resistensi responden atau kesulitan dalam mengakses usaha tertentu. Untuk mengatasi hal ini, BPS Surabaya berencana menerapkan strategi pendekatan persuasif yang lebih intensif. “Kami telah merancang beberapa skenario untuk menghadapi kendala yang mungkin terjadi, termasuk pemanfaatan media sosial dan pelatihan petugas lapangan agar lebih mampu mengkomunikasikan tujuan sensus,” ungkapnya.

“Dengan New Policy yang lebih modern, kami percaya hasil sensus akan menjadi indikator yang akurat dan dapat diandalkan. Kami juga berharap warga Surabaya bersedia mendukung proses pendataan ini karena manfaatnya sangat besar bagi pembangunan daerah,” tambah Arrief.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa New Policy sensus ekonomi 2026 akan membantu pemerintah dalam memahami dinamika perekonomian secara lebih detail. “Sensus ini adalah bagian dari upaya memperkuat kapasitas data ekonomi, yang dulu hanya fokus pada sektor tertentu. Kini, New Policy ini mencakup seluruh aspek kegiatan ekonomi, termasuk struktur kekayaan rumah tangga,” jelas Eri.

Hasil yang Diharapkan dan Target Pengumpulan Data

New Policy sensus ekonomi 2026 di Kota Surabaya menargetkan pengumpulan data dari sekitar 800 perusahaan besar, termasuk sektor perbankan. Sejauh ini, pendataan langsung dalam dua hari pertama mencapai 8.000 usaha, menunjukkan momentum positif dari New Policy ini. Arrief menegaskan bahwa hasil sensus akan mencakup berbagai aspek, seperti kuantitas usaha, omzet, dan struktur tenaga kerja, yang akan menjadi bahan evaluasi kebijakan ekonomi daerah.

“Selain data usaha besar, kami juga mengumpulkan informasi dari UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Kota Surabaya. New Policy ini dirancang untuk memberikan wawasan lebih dalam tentang keberlanjutan usaha mikro dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan warga,” kata Arrief.

Dengan New Policy yang diterapkan, BPS Surabaya berharap dapat menghasilkan data yang lebih terperinci. Arrief menjelaskan bahwa sensus ini mencakup pendataan sebanyak 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar, 13.000 usaha menengah, serta 490.000 UMKM kecil. “Target ini memastikan kita tidak hanya fokus pada data nominal, tetapi juga pada keberagaman struktur ekonomi yang ada,” ujarnya.