Special Plan: Pengembangan Biofuel Pasca-B50, Pengamat Ingatkan Ini

Pengembangan Biofuel Pasca-B50, Pengamat Ingatkan Faktor Utama yang Menjadi Tantangan dalam Special Plan

Special Plan – JAKARTA — Setelah penerapan B50, langkah lanjutan dalam pengembangan bahan bakar nabati dinilai menghadirkan tantangan yang lebih kompleks dibandingkan perluasan campuran biodiesel dari minyak sawit. Yayan Satyakti, ekonom energi dari Universitas Padjadjaran, mengingatkan bahwa pengembangan teknologi biofuel generasi kedua dalam Special Plan harus mengatasi berbagai hambatan, baik dari segi biaya maupun ketersediaan bahan baku. “Special Plan ini harus menjadi landasan untuk memastikan transisi ke energi hijau berjalan efektif, tapi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih serius,” kata Yayan dalam wawancara dengan Bisnis, Kamis (16/7/2026).

Kendala Biaya dalam Special Plan

Pengembangan biofuel generasi kedua di bawah Special Plan memerlukan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan bahan bakar berbasis minyak sawit. Menurut Yayan, teknologi seperti metode co-processing diperkirakan membutuhkan dana sekitar US$28 per ton CO2, sedangkan HVO mencapai US$58 per ton CO2. Untuk selulosa, biayanya meningkat hingga US$115 per ton CO2, dan alga bisa mencapai US$225 per ton CO2. “Ini menjadi tantangan signifikan karena biaya produksi yang tinggi memengaruhi daya saing teknologi dalam Special Plan,” jelasnya. Meski demikian, Yayan menegaskan bahwa dengan pengelolaan dana yang tepat, teknologi ini bisa memenuhi target penurunan emisi yang telah ditetapkan dalam Special Plan.

“Pembangunan biofuel generasi kedua hanya mampu membiayai sekitar 30 persen dari total 52 juta ton penurunan emisi per tahun yang ditargetkan dalam Special Plan. Teknologi ini memerlukan lembaga pendanaan yang berbeda untuk menunjang pengembangannya,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/7/2026).

Ketersediaan Bahan Baku dalam Special Plan

Dalam Special Plan, ketersediaan bahan baku menjadi faktor kritis yang belum sepenuhnya terpenuhi. Sampai saat ini, Indonesia masih mengandalkan minyak sawit generasi pertama sebagai sumber utama biodiesel, sementara bahan baku berbasis limbah seperti minyak jelantah atau cairan limbah pabrik kelapa sawit masih terbatas. Hal ini memperumit proses produksi biofuel generasi kedua yang mengharuskan ketersediaan bahan baku alternatif seperti selulosa dan alga. “Special Plan perlu menyesuaikan strategi bahan baku agar tidak terjadi konflik penggunaan lahan dengan sektor pertanian,” imbuh Yayan. Menurutnya, ketersediaan bahan baku yang stabil akan menjadi prasyarat utama untuk keberlanjutan program Special Plan.

Salah satu solusi yang diusulkan dalam Special Plan adalah pengembangan sistem daur ulang limbah organik yang lebih efisien. Dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, seperti limbah pertanian dan industri, program ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada minyak sawit dan meningkatkan efisiensi produksi. Namun, tantangan utama tetap ada, yaitu keterbatasan infrastruktur pendukung dan keterlibatan pihak terkait dalam pengelolaan bahan baku.

Kesiapan Teknologi dan Infrastruktur dalam Special Plan

Yayan menyoroti bahwa teknologi biofuel generasi kedua, seperti HVO dan Sustainable Aviation Fuel (SAF), belum siap secara komersial dalam volume besar. “Special Plan harus mengevaluasi kesiapan teknologi sebelum mengalokasikan dana yang besar,” katanya. Selain itu, ia menekankan perlunya kesiapan infrastruktur, seperti kompatibilitas mesin kendaraan, sistem penyimpanan, dan jaringan distribusi, agar biofuel bisa diterima secara luas. “Tanpa infrastruktur yang mendukung, Special Plan tidak akan mencapai tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil,” tambahnya.

Menurut Yayan, dalam Special Plan terdapat rencana pengembangan kilang biofuel yang mengandalkan investasi dari sektor swasta. Namun, keberhasilan program ini tergantung pada kemudahan akses ke bahan baku dan kejelasan kebijakan pemerintah. Ia menyarankan agar pemerintah mempercepat penerapan teknologi yang sudah siap, seperti HVO, untuk meminimalkan risiko kegagalan dalam Special Plan.

Kebijakan dalam Special Plan: Perlu Pemetaan yang Jelas

Dalam Special Plan, kejelasan kebijakan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan biofuel. Yayan mengkritik karena sampai saat ini belum ada target eksplisit untuk biofuel generasi kedua atau mekanisme harga karbon dalam peta jalan nasional. “Karena tidak ada target 2G atau harga karbon, investor bingung. Tanpa mandat, mereka tidak memiliki pasar. Tanpa pasar, tidak ada kilang,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kebijakan yang jelas akan memberikan arah yang konkret bagi pengembangan teknologi dalam Special Plan.

Untuk memastikan keberlanjutan Special Plan, Yayan menyarankan pemerintah mencantumkan mekanisme insentif berupa tarif harga karbon yang kompetitif. Ini akan mendorong partisipasi sektor swasta dan menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung transisi energi hijau. Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan energi dan perlindungan lingkungan, terutama dalam penggunaan kawasan gambut yang menjadi sumber karbon utama.

Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Special Plan

Yayan menegaskan bahwa untuk mengoptimalkan Special Plan, pemerintah perlu melakukan koordinasi yang lebih baik antara sektor energi, pertanian, dan lingkungan. “Special Plan tidak bisa dipisahkan dari kebijakan lain, terutama dalam penggunaan lahan dan perlindungan ekosistem,” katanya. Ia menekankan perlunya pengujian skala kecil sebelum ekspansi besar, agar teknologi bisa diperbaiki sesuai kebutuhan pasar.

Menurut Yayan, pemerintah juga harus memperkuat komitmen dalam menurunkan emisi karbon melalui program Special Plan. “Kami perlu memastikan bahwa target penurunan emisi yang ditetapkan benar-benar tercapai, bukan hanya dalam jumlah nominal tapi juga secara nyata,” imbuhnya. Ia menyarankan agar pemerintah mengadakan evaluasi berkala dan melibatkan ahli dalam pengelolaan program Special Plan. Dengan langkah-langkah ini, biofuel generasi kedua diharapkan bisa menjadi bagian penting dari strategi energi nasional Indonesia.