New Policy: B50 Dinilai Perlu Lebih Fleksibel, ISEAI Wanti-Wanti Risiko Fiskal
New Policy: ISEAI Sarankan B50 Lebih Fleksibel untuk Cegah Risiko Fiskal New Policy - Kebijakan New Policy biodiesel B50, yang resmi diterapkan pada Kamis
New Policy: ISEAI Sarankan B50 Lebih Fleksibel untuk Cegah Risiko Fiskal
New Policy – Kebijakan New Policy biodiesel B50, yang resmi diterapkan pada Kamis (9/7/2026), menjadi perhatian utama lembaga strategi dan ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI). Lembaga ini menilai kebijakan mandatori 50% yang kaku perlu diubah menjadi pendekatan lebih fleksibel agar tidak menimbulkan risiko fiskal berlebihan. Dalam laporan terbarunya, ISEAI menekankan pentingnya adaptasi kebijakan ini untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan stabilitas ekonomi.
Rekomendasi ISEAI untuk Kebijakan B50
ISEAI mengusulkan penerapan Dynamic Blending Policy sebagai solusi. Skema ini memungkinkan kadar campuran biodiesel diatur secara dinamis, baik diturunkan menjadi B35 atau B40 maupun dipertahankan, tergantung kondisi pasar. Rekomendasi ini bertujuan mengurangi tekanan pada BPDPKS, badan yang bertugas memberikan subsidi untuk biodiesel. Kebijakan New Policy yang lebih fleksibel diharapkan mampu mengoptimalkan pendanaan tanpa mengorbankan kelangsungan industri pangan.
“New Policy B50 saat ini memerlukan penyesuaian karena biaya produksi minyak sawit yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan subsidi hingga Rp65 triliun per tahun,” kata ISEAI dalam laporan yang dikutip Sabtu (11/7/2026).
Kebijakan yang kaku akan meningkatkan risiko defisit anggaran jika harga minyak sawit melonjak atau harga solar turun tajam. ISEAI menyarankan pemerintah mengevaluasi kembali mekanisme pemberian subsidi, dengan mempertimbangkan fluktuasi harga global. Dengan pendekatan New Policy yang lebih responsif, pemerintah diharapkan mampu mengurangi beban fiskal sambil memastikan keberlanjutan produksi biodiesel.
Untuk mengatasi ketergantungan pada pasokan minyak sawit, lembaga ini juga menyoroti potensi pengembangan bahan bakar nabati alternatif. Selain itu, ISEAI menekankan perlunya penyesuaian kebijakan New Policy dengan memperhatikan kebutuhan sektor pangan, yang saat ini terganggu karena alokasi CPO untuk biodiesel mencapai lebih dari separuh produksi nasional.
Dilema Energi, Pangan, dan Ekspor
Penerapan New Policy B50 mengakibatkan konflik antara kebutuhan energi dan eksportasi minyak sawit. Sektor pangan kian terancam karena CPO yang diambil untuk produksi biodiesel mengurangi pasokan bagi masyarakat. ISEAI memperingatkan bahwa jika tidak diatur dengan tepat, kebijakan ini bisa mengganggu ketahanan pangan serta menurunkan volume ekspor, yang menjadi sumber pendapatan negara.
“New Policy B50 memaksa pemerintah menghadapi dilema antara energi, pangan, dan ekonomi. Peningkatan produksi biodiesel memerlukan penyesuaian kebijakan subsidi yang lebih cerdas,” tulis ISEAI dalam laporan terbarunya.
Lebih dari separuh konsumsi CPO di dalam negeri dialokasikan untuk kebutuhan biodiesel, sehingga menekan daya saing ekspor. ISEAI menyarankan penghentian rencana pembukaan lahan perkebunan baru di Papua sekaligus fokus pada Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan ekosistem hutan adat. Dengan New Policy yang fleksibel, pemerintah bisa menjaga keseimbangan antara energi dan pangan.
ISEAI juga menekankan pentingnya peran kementerian pertanian dan lingkungan hidup dalam mengawasi penggunaan lahan. Dengan New Policy yang terintegrasi, kebijakan ini tidak hanya mendorong penggunaan energi terbarukan tetapi juga mampu mengurangi dampak lingkungan dan sosial. Lembaga ini menyarankan percepatan penggunaan teknologi HVO yang lebih ramah lingkungan serta pengurangan subsidi biodiesel yang tidak efisien.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, New Policy diusulkan diiringi dengan penyesuaian subsidi untuk bahan bakar nabati. ISEAI memperkirakan bahwa penyesuaian ini bisa menghemat anggaran hingga Rp65 triliun per tahun, terutama jika harga minyak sawit dan solar berfluktuasi. Pemerintah juga diminta memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan melakukan uji coba skala besar sebelum menerapkan kebijakan secara penuh.
Sebagai bagian dari New Policy, ISEAI menyarankan peningkatan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dianjurkan untuk menyelesaikan konflik agraria yang muncul akibat pembukaan lahan sawit. Dengan pendekatan ini, kebijakan New Policy diharapkan tidak hanya mengoptimalkan pendapatan negara tetapi juga memastikan keadilan bagi masyarakat lokal dan lingkungan hidup.
