Historic Moment: BPS: Capaian Sensus Ekonomi di Bali 43%

BPS: Capaian Sensus Ekonomi di Bali 2026 Mencapai 43% dalam Historic Moment

Historic Moment – Sebuah Historic Moment dalam sejarah pengumpulan data ekonomi Bali terjadi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mengungkapkan bahwa pencapaian sensus ekonomi tahun 2026 mencapai 43% dari total unit usaha yang ditargetkan. Angka ini menandai progres signifikan dalam upaya merekam aktivitas ekonomi yang lebih lengkap dan akurat, yang menjadi basis penting untuk kebijakan pembangunan daerah. Dalam rangka menyajikan data yang mewakili seluruh sektor usaha, BPS melakukan survei terhadap 1,71 juta unit usaha dan keluarga sebagai sampel. Pencapaian ini diharapkan bisa terus meningkat hingga akhir periode sensus, yang akan menjamin keandalan informasi untuk pengambilan keputusan strategis.

Proses Penyelenggaraan Sensus Ekonomi Bali 2026

Menurut Kepala BPS Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, sensus ekonomi tahun ini melibatkan 647.337 unit usaha yang terdiri dari 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, serta 632.956 usaha mikro dan kecil. Angka ini diperoleh melalui kerja keras dari 3.774 petugas sensus yang tersebar di seluruh wilayah Bali. Mereka bertugas mengumpulkan data secara sistematis, termasuk informasi mengenai struktur usaha, tingkat produktivitas, dan kebutuhan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. “Dengan adanya Historic Moment ini, kami berharap dapat menciptakan dasar yang kuat untuk pengembangan Bali secara berkelanjutan,” kata Hermawan dalam acara penguatan sensus yang diadakan di Denpasar, Sabtu (11/7/2026).

Sensus ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini tidak hanya fokus pada usaha, tetapi juga mencakup data keluarga sebagai penunjuk indikator pengeluaran dan konsumsi. Kemajuan dalam Historic Moment ini menunjukkan peningkatan komitmen dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, media, serta akademisi. Dukungan multidisiplin menjadi kunci dalam mencapai target 43%, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul di tengah dinamika ekonomi Bali yang terus berkembang. Proses ini diawali dengan sosialisasi yang masif, diikuti dengan pelatihan petugas dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kualitas data.

Kendala dan Strategi Penyelenggaraan

Kendala utama yang dihadapi selama penyelenggaraan sensus ekonomi di Bali 2026 terutama berasal dari aksesibilitas wilayah terpencil dan perbedaan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi. Meski demikian, tim BPS dan mitra terus berupaya memperbaiki proses dengan memperluas jaringan pengumpulan data, termasuk menggunakan teknologi digital untuk mempermudah perekaman informasi. “Kami juga mengadakan pelatihan intensif bagi petugas sensus, agar mereka bisa menjelaskan manfaat sensus secara jelas kepada masyarakat,” tambah Hermawan.

BPS mencatat bahwa tiga kabupaten/kota, yaitu Denpasar, Badung, dan Gianyar, menjadi fokus peningkatan cakupan. Wilayah-wilayah ini dinilai memerlukan perhatian khusus karena tingkat partisipasi yang masih rendah. Dengan memperkuat koordinasi di sana, BPS berharap dapat menghasilkan basis data yang lebih representatif, yang nantinya akan digunakan untuk merancang kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. “Ini adalah Historic Moment bagi Bali karena menunjukkan bahwa data ekonomi daerah kini lebih mudah diakses dan dipercaya oleh semua pihak,” ujarnya.

Sensus ekonomi tidak hanya merekam data keuangan, tetapi juga menyoroti peran masyarakat dalam pembangunan. Proses ini dirancang untuk menangkap kegiatan ekonomi yang beragam, mulai dari usaha rumahan hingga perusahaan besar. Data yang dihimpun akan menjadi alat penting dalam mengevaluasi kemajuan daerah, mengidentifikasi sektor yang paling dinamis, serta memprediksi tren ekonomi jangka panjang. “Kami menyadari bahwa setiap angka yang terkumpul adalah bagian dari cerita ekonomi Bali yang lebih luas,” imbuh Hermawan.

Penyelenggaraan sensus ekonomi 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan BPS. Dengan keberhasilan Historic Moment ini, lembaga statistik daerah dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata pemerintah pusat dan masyarakat. Selain itu, data yang dihasilkan akan digunakan untuk mengukur dampak kebijakan ekonomi, termasuk program pengembangan UMKM dan investasi di Bali. “Kami berharap sensus ini menjadi pengingat bahwa data adalah aset berharga yang harus dirawat secara profesional,” pungkas Hermawan.

Dalam Historic Moment ini, Bali berhasil menunjukkan komitmen untuk menjadi provinsi yang lebih transparan dan terukur dalam pengelolaan ekonominya. Proses sensus ekonomi tidak hanya memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih baik bagi investor dan masyarakat luas. Dengan 43% pencapaian awal, BPS optimis bahwa target 100% akan tercapai dalam waktu dekat, sehingga data ekonomi Bali dapat menjadi referensi nasional. “Sensus ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua pelaku ekonomi diperhitungkan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi,” tutup Hermawan.