Special Plan: Pemerintah Genjot Gerakan Pangan Murah untuk Tekan Inflasi, Tembus 5.566 Kali hingga Awal Juli

Special Plan: Pemerintah Perluas Gerakan Pangan Murah untuk Turunkan Inflasi

Special Plan – Dalam rangka menerapkan Special Plan untuk mengendalikan inflasi, pemerintah terus mendorong pengembangan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah. Hingga 7 Juli 2026, program GPM telah mencapai 5.566 kegiatan di 36 provinsi dan 378 kabupaten/kota. Langkah ini bertujuan memastikan harga pangan tetap stabil, terutama dalam menghadapi tekanan inflasi yang mulai meningkat. Special Plan menjadi strategi utama pemerintah dalam memperkuat sistem distribusi dan meminimalkan fluktuasi harga di sektor pangan.

Special Plan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan pemerintah daerah. Stok pangan utama yang digunakan berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai 5,2 juta ton per 7 Juli 2026. Jaringan 1.500 gudang Bulog di 514 kabupaten/kota juga turut dimanfaatkan untuk distribusi bahan pangan, termasuk daerah di Indonesia Timur. Dengan Special Plan, stok pangan dikelola secara efisien untuk mengatasi kenaikan harga yang terjadi di berbagai pasar, terutama selama musim panen dan permintaan yang tinggi.

Pemetaan Stok Pangan sebagai Strategi Special Plan

Sarwo Edhy, Sekretaris Utama Bapanas, menjelaskan bahwa Special Plan diimbangi dengan pemetaan kesiapan stok pangan di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat mengambil langkah cepat ketika terjadi kenaikan harga. “Kami sudah membuat peta di tiap wilayah, jadi jika harga beras naik, Bulog atau ID FOOD langsung bertindak di daerah masing-masing,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (9/7/2026).

Pemetaan tersebut mendukung efektivitas Special Plan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan untuk kebutuhan masyarakat. Dengan data yang akurat, intervensi bisa dilakukan secara terarah dan cepat, mengurangi dampak inflasi pada kelompok rentan. Sarwo juga menekankan pentingnya koordinasi antar daerah dalam menyalurkan bantuan pangan, agar tidak ada wilayah yang terabaikan dalam upaya menekan harga.

Peran GPM dalam Special Plan untuk Stabilisasi Harga

Special Plan mengintegrasikan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai bagian dari strategi stabilisasi harga. Data Bapanas menunjukkan bahwa program GPM telah menjadi saluran utama penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Per 7 Juli 2026, realisasi penyaluran SPHP mencapai 431.000 ton atau 52,1% dari target tahun ini sebesar 828.000 ton. Dari jumlah tersebut, 39,6% diperoleh melalui kegiatan GPM.

Program GPM di bawah Special Plan juga berdampak signifikan terhadap kontrol inflasi daerah. Menurut Kementerian Dalam Negeri, daerah yang lebih sering mengadakan GPM cenderung mencatat inflasi lebih rendah. Tomsi Tohir, Sekretaris Jenderal Kemendagri, mengatakan bahwa frekuensi kegiatan GPM secara langsung berkorelasi dengan daya tahan harga di masyarakat. “Semakin sering GPM diadakan, semakin baik kemungkinan mempertahankan ketersediaan harga pangan,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Juni 2026 mencapai 3,34%, masih di bawah batas nasional 1,5%–3,5%. Namun, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di minggu pertama Juli menunjukkan adanya tekanan inflasi di sejumlah wilayah, terutama karena kenaikan cabai merah, cabai rawit, dan beras. Special Plan diharapkan dapat menekan IPH tersebut melalui penyaluran pangan yang lebih merata dan harga yang terjangkau.

Koordinasi Daerah dalam Special Plan

Kementerian Dalam Negeri mendorong daerah untuk meningkatkan frekuensi pelaksanaan GPM sepanjang bulan Juli, sesuai dengan arahan Special Plan. Wilayah yang baru mengadakan kegiatan GPM satu kali atau bahkan belum melakukan kegiatan sejak awal tahun harus berupaya memperluas program tersebut. Dengan demikian, Special Plan tidak hanya berupa inisiatif pusat, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif daerah.

Koordinasi ini juga mencakup peningkatan kualitas penyelenggaraan GPM, seperti peningkatan jumlah pelaku usaha yang terlibat. Selain itu, Special Plan mengharuskan pemantauan berkala terhadap hasil kegiatan untuk mengevaluasi efektivitasnya. Sarwo Edhy menambahkan bahwa data yang diperoleh dari setiap kegiatan GPM menjadi bahan untuk menyesuaikan strategi berikutnya.

Dengan Special Plan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di tingkat lokal. Dukungan dari daerah sangat penting agar program ini dapat berjalan optimal. Dalam konteks ini, kegiatan GPM menjadi alat penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan menekan tekanan inflasi yang berpotensi merusak daya beli masyarakat.