Latest Program: Kementerian PKP Targetkan Serapan Anggaran 2026 Capai 97,48%

Kementerian PKP Tetapkan Target Serapan Anggaran 2026 Hingga 97,48%

Latest Program – JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan rencana penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2026 diperkirakan mencapai 97,48%. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, dalam wawancara bersama media pada hari Sabtu (4/7/2026).

“Kementerian PKP berkomitmen untuk memberikan laporan bulanan mengenai realisasi anggaran, baik dari APBN maupun program perumahan,” jelas Didyk, seperti dilansir dari situs resmi Kementerian PKP.

Pagu anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026 meningkat setelah penyesuaian belanja, dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun. Kenaikan ini juga memperluas target jumlah unit rumah yang akan dibangun sebanyak 7.952 unit, sehingga total target mencapai 414.212 unit.

Sebagian besar dana terbesar dialokasikan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang menjadi prioritas nasional. Anggaran BSPS mencapai Rp8,57 triliun atau 68,40% dari total pagu. Target penyebaran program ini sekitar 400.000 unit rumah.

Kementerian PKP juga mengalokasikan dana untuk program non-fisik seperti Dukungan Manajemen, dengan anggaran Rp918,13 miliar atau 7,33% dari pagu. Komposisi anggaran mencakup 92,67% untuk proyek fisik, seperti penataan kawasan kumuh, sanitasi, dan pembangunan rumah khusus atau susun.

Hingga 1 Juli 2026, realisasi belanja Kementerian PKP mencapai Rp2,604 triliun atau 25,27% dari pagu awal Rp10,31 triliun. Dalam rinciannya, Program Dukungan Manajemen telah terealisasi 54,23% atau Rp497,94 miliar, sedangkan Program BSPS mencapai 22,25% atau Rp1,906 triliun. Program non-BSPS mengalami realisasi 24,41% atau Rp200,57 miliar.

Realisasi KUR dan FLPP Perumahan

Kementerian PKP mencatat bahwa hingga 30 Juni 2026, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan mencapai Rp20,3 triliun. Capaian ini mendorong peningkatan plafon KUR Perumahan menjadi Rp50 triliun. Wilayah dengan penyerapan tertinggi adalah Jawa Tengah, dengan nilai KUR sebesar Rp4,6 triliun.

Berdasarkan lembaga penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memimpin realisasi KUR dengan mencapai Rp10,55 triliun. Untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyaluran subsidi hingga akhir Juni 2026 mencapai 93.339 unit. Bank Tabungan Negara (BTN) tetap menjadi penyalur terbesar, dengan realisasi 45.726 unit. Dari sisi asosiasi pengembang, Realestat Indonesia (REI) mencatat 38.855 unit penyaluran, sementara Jawa Barat menjadi wilayah dengan realisasi FLPP terbesar, yaitu 23.021 unit.

Sesditjen Kawasan Permukiman, Musrifah, menambahkan bahwa Program BSPS 2026 akan dijalankan oleh tiga Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Perumahan Perdesaan, dan Perumahan Perkotaan. Hingga 1 Juli 2026, 88.635 peserta telah menerima bantuan.

Pelaksanaan Program BSPS meliputi beberapa tahap, mulai dari pendaftaran calon penerima hingga proses konstruksi rumah yang nyatakan siap digunakan.