New Policy: Pemerintah Diminta Waspadai Beban Fiskal Usai Turunkan Harga LNG

Pemerintah Diminta Waspadai Beban Fiskal Akibat Kebijakan Harga LNG Baru

New Policy – Jakarta — Dalam rangka menghadapi tantangan ekonomi, pemerintah dianjurkan untuk memantau dengan cermat dampak fiskal yang mungkin muncul dari kebijakan menurunkan harga LNG. Kebijakan ini, yang baru diterapkan, memberikan peluang bagi industri di wilayah Jawa Barat bagian barat untuk meningkatkan daya saing mereka. Namun, perubahan harga ini juga diharapkan bisa mengurangi risiko pengangguran akibat kenaikan biaya produksi yang signifikan.

Analisis Dampak Kebijakan

Menurut Putra Adhiguna, Direktur Utama Energy Shift Institute (ESI), kebijakan menurunkan harga LNG adalah bagian dari New Policy yang bertujuan mengoptimalkan akses energi untuk sektor industri. Namun, ia memperingatkan bahwa penurunan harga ini bisa berdampak pada pendapatan negara, terutama karena LNG tetap menjadi sumber energi yang mahal dibandingkan alternatif lain. Dengan harga US$13 per MMBtu, yang lebih rendah dari sebelumnya US$20-23, pemerintah harus menghitung secara matang pengaruhnya terhadap anggaran dan stabilitas ekonomi.

“Dengan New Policy ini, pemerintah memang memberikan kesempatan bagi industri untuk beradaptasi, tetapi kita harus mengantisipasi efek domino yang bisa terjadi jika beban fiskal tidak dikelola dengan baik,” jelas Putra, dikutip pada Kamis (2/7/2026).

Pelaksanaan dan Perbandingan Harga

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan bahwa harga LNG di US$13 per MMBtu hanya berlaku untuk industri yang terdampak penurunan pasokan gas pipa. Penurunan pasokan ini berlangsung secara alami, sehingga memaksa industri untuk mengandalkan LNG sebagai sumber energi. Namun, harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tetap stabil di kisaran US$6,5-7 per MMBtu, meski pasokannya lebih sedikit.

“Kebijakan New Policy ini adalah upaya keseimbangan antara ketersediaan energi dan keberlanjutan ekonomi. Pemerintah akan mengambil bagian dari margin keuntungan kontraktor, sementara industri akan merasakan manfaat dari biaya yang lebih terjangkau,” papar Dwi Anggia, Jurubicara Kementerian ESDM, Selasa (30/6/2026).

Kebijakan penyesuaian harga ini mencakup perubahan struktur biaya dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, tidak hanya industri padat karya yang terdampak, tetapi juga perusahaan-perusahaan besar yang mengandalkan gas sebagai bahan bakar utama. Harapan dari New Policy adalah menjaga pasokan energi tetap terjamin, sekaligus mengurangi tekanan inflasi di sektor manufaktur.

Struktur Biaya dan Partisipasi Sektor Energi

Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, skema penurunan harga LNG melibatkan partisipasi seluruh pihak dalam rantai pasok. “Perubahan harga ini dirancang agar semua sektor, termasuk ketenagalistrikan dan transportasi, bisa beradaptasi. PGN dan Pertamina juga diharapkan meningkatkan efisiensi operasional untuk mengimbangi pengurangan pendapatan negara,” katanya.

Keputusan untuk menurunkan harga LNG sekaligus menandai pengalihan beban fiskal dari pemerintah ke kontraktor. Dengan New Policy yang diusulkan, pemerintah menurunkan bagian hasil yang diperoleh dari produksi gas, sementara kontraktor diberi ruang untuk menyesuaikan keuntungan mereka. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendukung industri, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan stabilitas keuangan negara.

Dampak Jangka Panjang dan Pertimbangan Global

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa New Policy ini bisa memberikan dampak jangka panjang pada kebijakan energi nasional. Jika tidak diimbangi dengan strategi penghematan biaya yang tepat, pemerintah mungkin mengalami penurunan pendapatan dari sektor energi, yang bisa mengurangi anggaran untuk program sosial atau pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah juga diingatkan untuk mempertimbangkan peran LNG dalam mencapai target dekarbonisasi dan pengurangan emisi karbon.

Di sisi lain, sejumlah pihak menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakstabilan harga global. Dengan memastikan akses energi yang lebih murah, industri bisa terus berkembang, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, keberhasilan ini bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola efisiensi operasional dan kebijakan subsidi yang tepat.