New Policy: Papua Selatan Surplus Beras, Amran Minta Bulog Tambah Gudang

New Policy: Papua Selatan Surplus Beras, Amran Minta Bulog Tambah Gudang

New Policy – Dalam rangka mendorong ketersediaan beras yang lebih stabil dan meningkatkan daya saing pertanian di daerah paling timur Indonesia, pemerintah telah menerapkan new policy terkait pengelolaan surplus beras di Papua Selatan. Kebijakan ini menjadi fokus utama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menekankan perlunya peningkatan kapasitas gudang Perum Bulog untuk menyerap hasil panen berlebih dari petani. Dengan adanya new policy ini, pemerintah berupaya menjaga harga gabah di tingkat petani, memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta menjaga ketersediaan pangan nasional. Amran mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem pertanian yang lebih efisien, terutama di wilayah yang memiliki potensi produksi beras sangat besar.

Strategi Pascapanen yang Lebih Terarah

New Policy yang diterapkan di Papua Selatan berfokus pada peningkatan infrastruktur pascapanen, khususnya di bidang penyimpanan beras. Menurut Amran, pemerintah telah menyetujui rencana pembangunan gudang baru Bulog di Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai langkah nyata untuk menangani surplus yang terjadi. “Kita siapkan new policy ini agar ketika produksi beras meningkat, Bulog bisa langsung membeli tanpa menunggu waktu lama,” jelasnya dalam jumpa pers resmi. Gudang yang diusulkan memiliki kapasitas penyimpanan mencapai 5.000 ton, meningkat dari rencana awal sekitar 3.000 ton. Selain itu, fasilitas pendukung seperti pengeringan, pemisahan, dan pengemasan juga akan dibangun untuk memastikan kualitas beras tetap terjaga.

Dalam konteks new policy, kebijakan ini tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas fisik gudang, tetapi juga pada peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Kebijakan ini bertujuan menyelaraskan harga pembelian beras dengan mekanisme yang transparan, agar petani tidak dirugikan oleh fluktuasi harga pasar. “Kita pastikan harga minimum Rp6.500 per kilogram terpenuhi. Ini adalah new policy yang menjadi perintah Presiden untuk menjaga kesejahteraan petani,” tambah Amran. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan surplus beras di Papua Selatan bisa dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya untuk penuhi kebutuhan lokal, tetapi juga untuk menunjang stabilitas harga di pasar nasional.

Produksi Beras yang Meningkat, Tantangan Baru

Produksi beras di Papua Selatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa produksi beras provinsi tersebut pada 2025 mencapai sekitar 207.000 ton, jauh melampaui kebutuhan konsumsi rumah tangga yang diperkirakan sekitar 34.060 ton. Kenaikan produksi ini menjadi alasan utama munculnya surplus yang signifikan, yang perlu dikelola dengan baik. Dengan new policy yang baru diterapkan, Bulog diharapkan bisa menjadi mitra strategis dalam menyerap hasil panen tersebut.

Surplus beras yang terjadi di Papua Selatan juga berdampak positif pada Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dengan tambahan gudang, stok beras nasional yang dikelola Bulog diperkirakan akan meningkat. Saat ini, CBP nasional telah mencapai lebih dari 5 juta ton, dan proyeksi dari Food and Agriculture Organization (FAO) menyebutkan bahwa stok beras Indonesia pada 2026/2027 bisa mencapai sekitar 7,8 juta ton. “Kebijakan ini adalah new policy yang mendukung target peningkatan stok beras secara nasional,” terang Amran. Hal ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026, yang menetapkan pembangunan 100 infrastruktur pascapanen dengan anggaran investasi pemerintah sebesar Rp5 triliun.

Potensi Ekonomi dan Keamanan Pangan

Penambahan gudang Bulog di Papua Selatan merupakan salah satu langkah penting dalam memperkuat keamanan pangan nasional. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah produsen beras utama di Indonesia, dan surplus yang terjadi berpotensi meningkatkan ketersediaan beras di pasaran. Dengan new policy ini, pemerintah berharap bisa mengurangi risiko kelangkaan beras di daerah lain, terutama saat musim pangan rendah. Selain itu, peningkatan kapasitas penyimpanan juga akan mendukung pemerintah dalam menjalankan program distribusi beras subsidi kepada masyarakat kurang mampu.

Amran menjelaskan bahwa new policy ini juga bertujuan meningkatkan efisiensi rantai pasok beras. Dengan gudang yang lebih besar, Bulog dapat menyerap hasil panen lebih cepat, sehingga mengurangi risiko kerusakan akibat hama atau cuaca. “Kita juga ingin mengoptimalkan distribusi beras ke daerah-daerah lain, agar tidak ada pemborosan,” ujarnya. Kebijakan ini dipercaya akan memberikan dampak luas, tidak hanya pada sektor pertanian, tetapi juga pada perekonomian masyarakat sekitar. Dengan lebih banyak peluang kerja di sektor gudang dan logistik, ekonomi lokal di Papua Selatan diharapkan bisa tumbuh lebih cepat.

Sebagai bagian dari new policy, pemerintah juga menekankan pentingnya pemantauan kinerja pertanian secara terus menerus. Menurut Amran, indikator utama keberhasilan kebijakan ini adalah peningkatan indeks harga yang diterima petani. Data menunjukkan bahwa indeks harga tanaman pangan di Papua Selatan telah naik dari 111,42 pada Januari 2024 menjadi 115,33 pada Juni 2026. Sementara Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat dari 101,37 menjadi 110,15 dalam periode yang sama. “Peningkatan ini menunjukkan bahwa new policy kita sudah berjalan dengan baik,” katanya. Dengan mengakomodir surplus beras, pemerintah berharap dapat menstabilkan harga beras nasional, terutama saat permintaan meningkat di musim kemarau.

Di sisi lain, penambahan gudang Bulog di Papua Selatan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan visi pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan secara nasional. Saat ini, Bulog memiliki 15 kompleks pergudangan di wilayah Papua, tetapi dengan new policy ini, jumlah tersebut akan bertambah. Amran menargetkan pembangunan gudang baru selesai dalam tahun 2026, sehingga dapat segera dimanfaatkan. “Ini adalah new policy yang berfokus pada penguatan keamanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani,” tegasnya. Dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, diharapkan surplus beras bisa diubah menjadi pendapatan ekspor atau cadangan pangan untuk masa mendatang.