New Policy: Proyeksi Ekonomi RI 2026, 3 Lembaga Dunia Prediksi Target Pemerintah Tak Tercapai

New Policy: Proyeksi Ekonomi RI 2026, 3 Lembaga Dunia Prediksi Target Pemerintah Tak Capai

New Policy – Dengan adanya New Policy yang diterapkan pemerintah, tiga lembaga internasional menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 terancam tidak tercapai. Menurut laporan terbaru dari Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Pemulihan Ekonomi Dunia (OECD), pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan jauh di bawah ambisi pemerintah. Angka 5,4% yang ditetapkan pemerintah sebagai target pertumbuhan ekonomi 2026 tidak cukup untuk memenuhi proyeksi dari lembaga-lembaga tersebut. IMF bahkan memperkirakan pertumbuhan hanya 5%, sementara OECD mengeluarkan angka 4,7% untuk 2026 dan 5% untuk 2027.

Laporan IMF: Kondisi Eksternal dan Faktor Internal

Dalam World Economic Outlook Update yang diterbitkan pada Juli 2026, IMF mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang akan melambat ke 3,8%. Proyeksi ini mencerminkan tekanan dari fluktuasi harga minyak global, tekanan terhadap perdagangan internasional, dan dampak dari kebijakan fiskal yang lebih ketat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya mencapai 5% untuk 2026, dengan angka yang hampir sama untuk 2027. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pergeseran ekspor, ketergantungan pada komoditas, dan kebijakan New Policy yang membatasi ruang gerak pemerintah dalam stimulus ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan terbatasi karena ketergantungan pada impor energi, tekanan harga minyak, dan efek domino dari kebijakan New Policy yang mengurangi subsidi bagi masyarakat menengah,” jelas laporan IMF.

Proyeksi Bank Dunia dan OECD: Dinamika Global dan Faktor Teknologi

Bank Dunia, dalam laporan Global Economic Prospects Juni 2026, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stabil di 5% untuk 2026. Namun, OECD menyatakan proyeksi lebih rendah, yaitu 4,7% untuk 2026 dan 5% untuk 2027. Perbedaan ini terutama mencerminkan perbedaan dalam sensitivitas terhadap perubahan teknologi global dan posisi Indonesia dalam rantai pasok dunia. OECD menyoroti bahwa New Policy yang diterapkan pemerintah membawa dampak signifikan terhadap produktivitas sektor-sektor tertentu.

“Proyeksi OECD menunjukkan bahwa New Policy berdampak pada transisi ke ekonomi berbasis teknologi, yang memperlambat pertumbuhan di tengah tantangan integrasi global,” tambah laporan OECD.

Analisis dalam Konteks New Policy

Analisis ekonomi dari lembaga seperti BTN mengungkapkan bahwa New Policy menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi proyeksi pertumbuhan. Meski target pemerintah untuk 2027 masih ambisius (5,8% hingga 6,5%), kebijakan tersebut mengurangi keleluasaan dalam pengelolaan anggaran fiskal. Penyebab utama adalah subsidi yang diberikan kepada kelompok menengah bawah, yang membuat defisit fiskal meningkat. Menurut ekonom Makro BTN, Myrdal Gunarto, New Policy harus diimbangi dengan kebijakan stimulus lain untuk mencegah stagnasi ekonomi.

“New Policy yang diterapkan pemerintah tidak hanya memengaruhi subsidi, tetapi juga mendorong penghematan belanja pemerintah, yang berdampak pada daya beli masyarakat dan investasi eksternal,” jelas Myrdal.

Perbandingan Prediksi dan Strategi Pemerintah

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4% untuk 2026, pemerintah telah memperkenalkan New Policy yang berfokus pada efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan dari sektor non-komoditas. Namun, lembaga internasional menilai bahwa langkah ini kurang efektif dalam mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Prediksi IMF dan OECD menunjukkan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi seiring tantangan dari harga minyak yang terus berfluktuasi dan penurunan permintaan eksternal.

“New Policy belum mampu mengimbangi tekanan eksternal yang menghambat akselerasi ekonomi, meski langkah tersebut menunjukkan komitmen untuk stabilitas jangka panjang,” kata laporan Bank Dunia.

Strategi Penyesuaian dan Prospek Ke Depan

Kebijakan New Policy yang diterapkan pemerintah terus diperdebatkan oleh para ahli ekonomi. Meski target bawah 5,8% untuk 2027 sudah melebihi proyeksi IMF dan Bank Dunia, OECD masih memperkirakan pertumbuhan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa New Policy perlu disesuaikan dengan dinamika global, terutama dalam meningkatkan daya saing sektor-sektor kunci. Kedua lembaga tersebut menyarankan bahwa kebijakan stimulus tambahan, seperti relaksasi regulasi atau dukungan sektor teknologi, bisa menjadi langkah kritis untuk mempercepat pertumbuhan.

“New Policy harus diimbangi dengan kebijakan yang mendorong inovasi dan ekspansi sektor teknologi, agar Indonesia tidak tertinggal dalam era globalisasi,” tegas Myrdal Gunarto.