New Policy: Orang Super Kaya RI Diprediksi Melonjak pada 2031, Apa Sebabnya?

New Policy: Pertumbuhan Orang Super Kaya RI di 2031 dan Faktor Penyebabnya

New Policy – Indonesia kembali menjadi sorotan dalam dunia perekonomian global karena proyeksi kenaikan jumlah orang super kaya yang signifikan. Menurut laporan konsultan properti Knight Frank, yang dipublikasikan pada Juli 2026, populasi individu dengan kekayaan mencapai Rp500 miliar diperkirakan meningkat dari 3.833 orang pada 2026 menjadi 6.966 orang pada 2031. Fenomena ini semakin diperkuat oleh kebijakan baru yang sedang diusulkan pemerintah, yang berpotensi mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa tren ini tidak hanya terjadi secara alami, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan regulasi dan strategi ekonomi nasional.

Peran Kebijakan Baru dalam Mendorong Pertumbuhan Kekayaan

Laporan Knight Frank menyoroti bahwa kekayaan di Indonesia berkembang karena faktor eksternal dan internal yang saling berkaitan. Fenomena ini dipengaruhi oleh kebijakan baru yang menekankan pada pengembangan sektor ekstraktif, seperti tambang dan perkebunan sawit. Kebijakan tersebut memberikan peluang ekstra bagi para pemain besar dalam industri tersebut, yang mampu memperoleh keuntungan secara signifikan. Bhima Yudhistira, ekonom dari Celios, menjelaskan bahwa sekitar 58% dari orang super kaya di Indonesia berada dalam sektor ini, dan kebijakan baru diperkirakan akan memperkuat posisi mereka.

“Dengan kebijakan baru, pemerintah bisa mempercepat pertumbuhan sektor yang menguntungkan investor besar. Namun, ini juga berdampak pada kesenjangan ekonomi karena peluang menjadi kaya lebih terbuka bagi kelompok yang memiliki pengaruh politik atau akses khusus ke sumber daya alam,” kata Bhima saat diwawancara, Jumat (10/7/2026).

Di sisi lain, kebijakan baru juga diharapkan mendorong pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi. Namun, fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam mengurangi ketimpangan. Bhima menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu fokus pada bonus komoditas, seperti kenaikan harga minyak atau bahan tambang, cenderung menghasilkan kekayaan yang tidak merata. Ia menekankan perlunya perubahan struktur kebijakan untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi ke sektor yang lebih inklusif.

Ketimpangan Ekonomi dan Kebijakan yang Perlu Diperbaiki

Kenaikan jumlah orang super kaya di Indonesia memperlihatkan ketimpangan yang semakin parah. Dalam konteks ini, Bhima mengkritik kebijakan yang tidak seimbang dalam distribusi insentif fiskal. Menurutnya, kebijakan baru seharusnya tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor modal, tetapi juga mendukung sektor produktif yang menciptakan lapangan kerja. Ia menambahkan bahwa kelas menengah, yang jumlahnya turun sekitar 1,1 juta orang per tahun, bisa menjadi korban dari ketimpangan ini jika kebijakan tidak segera diperbaiki.

Bhima juga menyoroti bahwa banyak dari orang super kaya di Indonesia memperoleh kekayaan melalui keuntungan anomali harga, yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa kenaikan kekayaan tidak selalu berbanding lurus dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan kebijakan baru, pemerintah diharapkan bisa mengatur hal ini dengan menetapkan pajak atas keuntungan anomali harga komoditas, yang belum ada dalam regulasi saat ini.

Sebagai tambahan, kebijakan baru perlu mengintegrasikan penertiban izin usaha tambang dan sawit. Bhima mengatakan bahwa sektor ekstraktif sering kali mendapatkan insentif fiskal yang lebih besar daripada sektor manufaktur atau teknologi, yang sebenarnya lebih berkontribusi terhadap ekonomi jangka panjang. Dengan mengatur ulang distribusi insentif, pemerintah bisa menekan dominasi sektor modal dan mendorong pertumbuhan yang lebih seimbang. Kebijakan ini juga penting untuk mengurangi risiko ketimpangan yang semakin menggila, terutama di tengah tantangan pertumbuhan ekonomi nasional.