Main Agenda: Pemerintah Akan Optimalkan Informasi Berbahasa Inggris, Respons Catatan dari MSCI

Main Agenda: Pemerintah Optimalkan Informasi Berbahasa Inggris

Main Agenda menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam menghadapi dinamika pasar global. Setelah MSCI memperbarui penilaian *information flow* pasar saham Indonesia dari status positif (+) menjadi negatif (-) dalam laporan tahunan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, Pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas informasi dalam bahasa Inggris. Perubahan penilaian ini menjadi sorotan dalam skema klasifikasi pasar saham, yang terdiri dari kategori *Developed*, *Emerging*, atau *Frontier*. Tahun ini, Indonesia dan Turki menjadi negara-satunya yang mengalami perubahan status, meski tidak menghilangkan klasifikasi sebagai pasar negara berkembang.

MSCI dan Kriteria Penilaian Pasar

MSCI menggunakan 18 kriteria untuk mengevaluasi kemudahan berinvestasi di pasar saham suatu negara. Dalam laporan 2026, kriteria *information flow* menjadi fokus perbaikan, mengingat transparansi dan integritas pasar saham dianggap krusial bagi investor asing. Meski penilaian *information flow* dinyatakan negatif, MSCI tetap mempertahankan Indonesia sebagai *emerging market*, dengan mempertimbangkan aspek seperti akses, ukuran pasar, dan likuiditas. Kritik ini dianggap sebagai langkah perbaikan untuk meningkatkan keterbukaan dan daya saing pasar modal Indonesia di kancah global.

“Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor,”

kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026). Pernyataan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi berbahasa Inggris adalah bagian dari strategi peningkatan kualitas pasar, yang diharapkan mendorong aliran investasi lebih besar dan meningkatkan reputasi Indonesia dalam perdagangan global.

Reformasi Pasar Modal dan Kebijakan Konkret

Sejak 2019, pemerintah telah fokus pada reformasi pasar modal sebagai bagian dari Main Agenda. Beberapa langkah kebijakan telah diambil, seperti penyesuaian *free float* dari 7,5% menjadi 15%, yang berlaku efektif sejak Maret 2026. Perubahan ini didukung oleh OJK dan BEI dalam memperkuat transparansi kepemilikan saham. Selain itu, pemerintah juga mempercepat demutualisasi BEI sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah disahkan DPR. Langkah-langkah ini bertujuan menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap keterbukaan dan akuntabilitas pasar.

Dalam beberapa bulan terakhir, transparansi dan integritas pasar saham menjadi isu utama yang diangkat oleh pemerintah dan OJK. Fokus perbaikan terutama pada peningkatan kualitas struktur kepemilikan saham serta penguatan pembentukan harga yang lebih objektif. Kebijakan ini juga diimbangi dengan pendalaman pasar terintegrasi, seperti menaikkan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi hingga 20%. Penyesuaian ini dirancang untuk memastikan pertumbuhan investasi tetap stabil, terutama pada saham LQ45 yang menjadi target utama.

Strategi Penguatan Keterbukaan Informasi

Peningkatan keterbukaan informasi dalam bahasa Inggris dianggap sebagai kunci untuk memperkuat daya saing pasar modal Indonesia. Dalam konteks global, kebijakan ini dirancang agar investor asing lebih mudah memahami dinamika pasar, mengurangi hambatan komunikasi, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem regulasi. Pemerintah bersama OJK dan BEI sedang mempercepat penerapan standar internasional dalam penyajian data, termasuk transparansi kepemilikan akhir yang menjadi perhatian MSCI.

Peluncuran informasi berbahasa Inggris juga bertujuan mengakselerasi transisi pasar saham Indonesia ke kategori *developed market*. Meski ada penyesuaian penilaian, pemerintah optimis bahwa perbaikan di bidang transparansi dan kualitas informasi akan menjadi titik balik bagi kinerja pasar modal. MSCI menegaskan bahwa Indonesia tetap layak dianggap sebagai *emerging market* berdasarkan penilaian jumlah kriteria yang tidak berubah. Namun, perubahan status *information flow* menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas informasi adalah persyaratan penting untuk memperkuat klasifikasi pasar.

Kebijakan Main Agenda juga mencakup pelatihan dan sertifikasi penulis informasi keuangan dalam bahasa Inggris, serta pengembangan sistem pengumpulan data yang lebih efisien. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menunjukkan progres yang signifikan dalam peningkatan keterbukaan dan kualitas informasi. Dengan demikian, Indonesia dapat memperlihatkan komitmen terhadap kebijakan global, yang sejalan dengan visi menjadi negara dengan pasar modal yang lebih matang dan menarik bagi investor internasional.