Key Strategy: Ada Rp43,7 Miliar Pajak di Majalengka yang Belum Tertagih

Key Strategy: Ada Rp43,7 Miliar Pajak di Majalengka yang Belum Tertagih

Key Strategy – Pemerintah Kabupaten Majalengka menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai target pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2026. Sampai tengah Juni 2026, penerimaan PBB hanya mencapai Rp18,549 miliar, yang merupakan 29,84% dari target sebesar Rp62,3 miliar. Dengan demikian, masih ada sekitar Rp43,751 miliar pajak yang belum terkumpul. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majalengka, Rachmat Gunandar, mengatakan bahwa Key Strategy telah diadopsi untuk mempercepat proses penagihan, termasuk inovasi layanan keliling yang menjadi strategi utama dalam menjangkau wajib pajak.

Strategi Inovatif untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

Dalam rangka mempercepat Key Strategy, Bapenda Majalengka telah mengimplementasikan layanan keliling yang disebut sebagai strategi jemput bola. Strategi ini bertujuan mengurangi hambatan pengumpulan pajak, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dengan mobil yang dilengkapi teknologi pembayaran digital, wajib pajak bisa melakukan transaksi tanpa harus pergi ke kantor administrasi. “Layanan ini adalah bagian dari Key Strategy yang kami terapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memastikan penerimaan pajak tetap tercapai,” jelas Rachmat.

Key Strategy juga mencakup perluasan akses pembayaran melalui berbagai kanal, seperti aplikasi mobile dan layanan langsung di acara komunitas. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak dan mempercepat proses administrasi. “Kami memperkuat Key Strategy dengan integrasi teknologi agar lebih efisien dan transparan,” tambah Rachmat. Dengan strategi ini, diharapkan angka penerimaan PBB bisa mencapai target di akhir tahun.

Menurut data yang dirilis Bapenda, dari 330 desa di Kabupaten Majalengka, hanya 16 desa yang telah melunasi seluruh pajak PBB mereka. Sisanya masih dalam proses penagihan, sehingga perlu strategi yang lebih intensif. “Key Strategy membantu kami dalam mengidentifikasi desa-desa yang belum optimal dan memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran,” kata Rachmat. Pendekatan ini dianggap efektif karena mempercepat proses pengumpulan pajak secara keseluruhan.

Meningkatkan Partisipasi Melalui Inovasi Digital

Bapenda Majalengka sejak awal tahun 2026 memperkenalkan layanan pembayaran berbasis digital sebagai bagian dari Key Strategy. Strategi ini tidak hanya memudahkan wajib pajak, tetapi juga mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi. “Dengan Key Strategy yang terpadu, kami memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah,” tutur Rachmat. Metode ini menjadi solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan akses fisik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak.

Dari sisi teknologi, Bapenda menggunakan platform pembayaran yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah. Strategi ini juga melibatkan pelatihan bagi petugas desa untuk memahami prosedur pembayaran dan memberikan informasi yang jelas kepada wajib pajak. “Key Strategy membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pihak pemerintah dan masyarakat,” lanjut Rachmat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan jumlah wajib pajak yang belum membayar bisa dikurangi secara signifikan.

Key Strategy juga mencakup kampanye sosialisasi yang intensif. Melalui berbagai media, Bapenda menyoroti pentingnya pajak dalam pembangunan daerah. “Setiap Key Strategy yang kami lakukan bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa pajak adalah alat penting untuk mempercepat kesejahteraan warga,” kata Rachmat. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan masyarakat lebih aktif dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

“Key Strategy yang kami terapkan adalah kombinasi antara inovasi teknologi dan pendekatan langsung kepada wajib pajak. Dengan kombinasi ini, kami optimis bisa mencapai target pendapatan pajak,” tutur Rachmat dalam wawancara tambahan.