Topics Covered: 4 Poin Permintaan Gubernur Aceh ke Prabowo soal Blok South Andaman

Topics Covered: Gubernur Aceh Ajukan 4 Poin Permintaan ke Prabowo tentang Blok South Andaman

Topics Covered menjadi fokus utama dalam permintaan yang diajukan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Blok South Andaman. Permintaan ini dituangkan dalam surat bernomor 500.16.7.2/7039 yang disampaikan pada 25 Juni 2026, sebagai respons terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyetujui Persetujuan Rencana Pengembangan (PoD) I Lapangan Gas Tangkulo. Surat dari Menteri ESDM, yang beredar dengan nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026 sejak 9 Maret 2026, memberikan izin untuk pengolahan gas mentah melalui fasilitas FPSO di laut. Gubernur Aceh mengusulkan revisi terhadap kebijakan ini dalam rangka memastikan kepentingan Aceh terpenuhi.

Persetujuan PoD I dan Respon Pemerintah Aceh

Persetujuan PoD I Lapangan Gas Tangkulo telah menjadi polemik di kalangan pemangku kepentingan Aceh. Dalam rapat peninjauan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh, M Nasyir, pada 25 Juni 2026, para peserta termasuk unsur pemerintah, ahli minyak bumi, akademisi, serta tokoh masyarakat menyampaikan masukan untuk revisi kebijakan tersebut. Hasil diskusi ini menjadi dasar dalam menyusun permintaan gubernur kepada Presiden Prabowo, yang diharapkan mampu mengarahkan kebijakan nasional ke arah yang lebih menguntungkan Aceh.

“Gubernur Mualem memastikan keputusan ini diambil dengan kehati-hatian, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh dan lingkungan sekitar,” ujar Nurlis, juru bicara pemerintah Aceh, dalam wawancara pada Selasa (7/7/2026).

Empat Poin Utama Permintaan Gubernur Aceh

Topics Covered mencakup empat poin utama dalam permintaan Gubernur Aceh. Pertama, revisi bagi hasil (split) gas 4% dan minyak 6% yang dianggap terlalu rendah, sehingga tidak mencerminkan kepentingan Aceh. Kedua, usulan pengolahan gas mentah secara onshore di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, yang dianggap lebih efektif untuk meningkatkan hilirisasi energi. Ketiga, peninjauan ulang kebijakan PoD I agar lebih transparan dan berimbang antara kebutuhan nasional dengan kepentingan daerah. Keempat, alokasi khusus minyak dan gas bumi untuk Aceh sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

Pemerintah Aceh menegaskan bahwa kebijakan pengolahan gas mentah di darat di KEK Arun memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi lokal. Sebagai bagian dari proyek strategis nasional dalam RPJMN 2025–2029, KEK Arun dianggap sebagai salah satu pusat pengembangan energi yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan. Dengan adanya infrastruktur yang sudah tersedia dari PT Arun NGL, pemerintah Aceh optimis bahwa pendekatan ini akan memberikan manfaat lebih besar dibandingkan pengolahan di laut.

Strategi Pembangunan dan Harapan Masyarakat Aceh

Blok South Andaman, yang terdiri dari enam wilayah kerja utama, menjadi incaran utama bagi pemerintah Aceh. Dalam suratnya, Gubernur Manaf meminta Prabowo untuk meninjau kembali kebijakan pengembangan blok ini, terutama dalam hal distribusi hasil produksi dan keuntungan yang diperoleh oleh Aceh. Menurut Nurlis, kebijakan tersebut harus mengakomodasi kepentingan daerah, termasuk pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Topics Covered juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan sumber daya alam. Gubernur Aceh berharap kebijakan Blok South Andaman bisa diatur sesuai dengan visi Asta Cita Prabowo-Gibran, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup warga. Dengan pendekatan ini, Aceh diharapkan bisa menikmati manfaat dari pengembangan migas secara lebih maksimal.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, pemerintah Aceh menyatakan bahwa kebijakan pengolahan gas mentah di darat akan mempercepat hilirisasi energi, serta menurunkan ketergantungan pada import. Gubernur Manaf juga mengingatkan bahwa produksi gas dari Lapangan Tangkulo memiliki potensi sekitar 300 MMscfd, yang bisa menjadi fondasi untuk pembangunan berkelanjutan di Aceh. Dengan kebijakan yang lebih inklusif, pemerintah daerah berharap bisa mengembangkan sumber daya alam secara optimal tanpa merugikan kepentingan nasional.

Permintaan Gubernur Aceh ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pembangunan ekonomi daerah. Dalam mengevaluasi kebijakan Blok South Andaman, pemerintah Aceh menekankan perlunya peninjauan ulang terhadap keputusan-keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat Aceh. Dengan kebijakan yang lebih tepat, Aceh diharapkan bisa menjadi bagian yang aktif dari sektor energi nasional, bukan hanya penerima manfaat semata.