Topics Covered: Laporan Kekayaan Dody Hanggodo: Harta Rp73,6 Miliar, Kas Rp20,7 Miliar

Laporan Kekayaan Dody Hanggodo: Harta Rp73,6 Miliar, Kas Rp20,7 Miliar

Topics Covered – Bisnis.com, JAKARTA — Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum (PU), menjadi sorotan publik setelah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun pelaporan 2025 mengungkap total kekayaannya mencapai Rp73,6 miliar. Laporan tersebut disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Maret 2026, sebagai bagian dari upaya transparansi pengelolaan aset pejabat pemerintah. Data ini mencakup berbagai jenis harta, mulai dari tanah, bangunan, kendaraan, hingga uang tunai dan aset bergerak lainnya.

Pemilik Aset Kementerian PU

Dody Hanggodo tercatat sebagai pemilik sejumlah aset besar di sektor properti dan kendaraan. Mayoritas kekayaannya berasal dari tanah dan bangunan, yang mencapai Rp40,7 miliar. Aset-aset ini tersebar di beberapa lokasi strategis seperti Surabaya, Jakarta Selatan, dan Pasuruan. Dalam laporan, terdapat juga aset transportasi dan mesin dengan nilai Rp6,4 miliar, termasuk mobil Honda, Volvo XC90 P4, dan Suzuki APV yang menjadi bagian dari portofolio pribadinya.

Secara lebih detail, Dody memiliki dua kendaraan premium dari merek Lexus, yaitu Lexus RZ 450E senilai Rp1,7 miliar dan Lexus LM 350H sebesar Rp2,2 miliar. Selain itu, harta bergerak tambahan seperti perabotan dan perlengkapan kantor bernilai Rp1,1 miliar, serta surat berharga senilai Rp4,8 miliar. Sementara itu, uang tunai dan setara kas yang tercatat mencapai Rp20,7 miliar, sedangkan harta tidak bergerak tambahan sebesar Rp9,5 miliar. Utang yang diakui dalam laporan ini mencapai Rp9,7 miliar, yang diperkirakan berasal dari berbagai sumber.

Persepsi dan Respons Publik

Angka kekayaan Dody Hanggodo memicu perbincangan di media sosial dan media massa. Beberapa pihak menganggap laporan ini sebagai bukti transparansi, sementara yang lain menyebutnya sebagai cara untuk memperlihatkan kekayaan yang telah dihimpun selama menjabat. Dody sendiri secara terbuka memaparkan aset-asetnya, termasuk mobil-mobil premium yang dianggap sebagai bagian dari kebutuhan pejabat.

“Mutasi itu biasa saja. Dengan jumlah pegawai sebanyak 38.600, bagaimana mungkin tidak ada mutasi?”

Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan keterkaitan antara mutasi pegawai di Kementerian PU dan kekayaan Dody. Ia membantah klaim bahwa kebocoran surat internal terkait mutasi ini dihubungkan dengan kekayaannya. Dody juga menyangkal tuduhan adanya praktik nepotisme dalam pengangkatan komisaris, yang dikaitkan dengan keluarganya.

Dalam wawancara terbatas, Dody menjelaskan bahwa pengangkatan komisaris dilakukan berdasarkan kualifikasi dan keahlian. Ia menegaskan bahwa tidak ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam proses tersebut. “Saya tidak mengetahui ada kebocoran surat internal, dan ini hanya laporan kekayaan biasa,” ujarnya.

Analisis dan Kebutuhan Transparansi

Laporan kekayaan Dody Hanggodo dianggap sebagai bagian penting dari kebijakan transparansi harta pejabat negara. LHKPN tahun 2025 ini menggambarkan kinerja keuangan Menteri PU selama masa jabatannya, termasuk pengelolaan dana yang digunakan untuk keperluan pemerintahan. Dody menyebutkan bahwa sebagian besar asetnya dihimpun melalui pengelolaan keuangan yang teratur, bukan hanya dari dana tiba-tiba.

Menurut laporan, Dody memiliki keterlibatan langsung dalam pengadaan dan pengelolaan infrastruktur. Aset properti yang dimilikinya bisa jadi hasil dari proyek-proyek yang diusahakannya, seperti pembangunan jalan raya atau pengadaan alat transportasi. Selain itu, nilai aset kendaraan dan mesin yang mencapai Rp6,4 miliar mencerminkan kontribusi dan kegiatan operasionalnya dalam menjalankan tugas sebagai menteri.

KPK telah meminta laporan kekayaan selama setahun setelah Dody dilantik. Laporan ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja penyelenggara negara, dan akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang ingin memantau tingkat keterbukaan pejabat. Dody menyatakan bahwa laporan kekayaan ini selalu disampaikan tepat waktu, baik dalam bentuk laporan keuangan maupun dokumentasi aset fisik.

Peluang dan Tantangan Keterbukaan

Perluasan penjelasan tentang kekayaan Dody Hanggodo dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi lebih jelas. Laporan ini menunjukkan bahwa transparansi kekayaan pejabat negara adalah bagian dari sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah. Meski demikian, masih ada tantangan dalam memastikan semua aset dan utang tercatat secara lengkap dan akurat.

“Enggak ada,”

ungkap Dody saat ditemui setelah rapat terbatas tentang Koperasi Desa Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ia menekankan bahwa kekayaan yang dilaporkan adalah hasil dari usaha dan pengelolaan yang transparan, serta tidak ada bentuk penyimpangan yang terlihat.

Sebagai Menteri PU, Dody juga berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di sektor infrastruktur. Ia menyatakan bahwa aset-aset yang dimilikinya tidak hanya sebagai simbol kemakmuran, tetapi juga sebagai bagian dari investasi untuk mendukung pembangunan nasional. Dody berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang ingin memperkuat sistem pengawasan di Kementerian PU.