Special Plan: DPR Dorong BGN Maksimalkan Penyerapan Produk UMKM untuk MBG

DPR Dorong BGN Maksimalkan Penyerapan Produk UMKM untuk MBG

Special Plan – JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menekankan pentingnya Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan penyerapan produk dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rangkaian Special Plan, ia menegaskan bahwa penggunaan hasil pertanian serta produk UMKM untuk kebutuhan MBG harus lebih dioptimalkan, agar mampu mendorong efek ekonomi di tingkat masyarakat terbawah. “Kemitraan antara BGN dan UMKM menjadi kunci untuk menjadikan Special Plan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya di Kompleks Parlemen pada Selasa (30/6/2026).

Program MBG, yang merupakan bagian dari Special Plan, dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan makanan bergizi secara lebih merata. Menurut Saan, kebijakan ini tidak hanya memberi manfaat langsung kepada penerima manfaat, tetapi juga memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang. Ia menyoroti bahwa BGN perlu memastikan kebijakan yang konsisten dalam menyokong UMKM, khususnya di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh pasar nasional. “Special Plan ini seharusnya menjadi jembatan bagi UMKM untuk memasuki pasar yang lebih luas,” tambahnya.

Strategi Kemitraan untuk Penguatan Ekonomi Desa

Dalam rangka mendukung Special Plan, Pemerintah menargetkan MBG sebagai pasar baru untuk hasil pertanian lokal. Upaya ini melibatkan kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha di tingkat desa. Dengan membangun kemitraan yang kuat, program ini diharapkan bisa memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saan Mustopa yakin, BGN akan terus berupaya menyerap barang hasil petani dan UMKM guna memenuhi kebutuhan MBG.

Menurut data dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sekitar 65% dari SPPG telah bermitra dengan pemasok lokal yang berada di wilayah kabupaten yang sama. Saat ini, program MBG yang ditujukan untuk 63,2 juta penerima manfaat didukung oleh 148.528 pemasok, terdiri dari 13.684 koperasi, 1.475 BUMDes, 63.189 UMKM, 720 KDMP, serta 69.294 pemasok lainnya. Kemitraan ini menjadi jaminan bagi petani dan pelaku usaha lokal agar memiliki pasar yang stabil, yang menjadi salah satu fokus utama dari Special Plan.

Special Plan juga memberikan peran penting kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi dalam menjaga ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk program MBG. Hal ini tidak hanya membantu pengembangan ekonomi desa, tetapi juga menciptakan lingkaran ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memperkuat keterlibatan UMKM, BGN bisa menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memastikan keberlanjutan program MBG. Saan Mustopa menambahkan bahwa ini adalah salah satu tujuan utama dari Special Plan.

Kebijakan Special Plan ini diharapkan mampu menciptakan keterpaduan antara sektor pertanian, UMKM, dan program pemerintah dalam bidang gizi. Dengan menggandeng BGN sebagai mitra utama, pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan bahan makanan untuk MBG bisa terpenuhi secara efisien. Kebijakan tersebut juga dirancang untuk mendorong partisipasi lebih luas dari masyarakat pedesaan, sehingga penyerapan produk UMKM bisa terus meningkat. Saan Mustopa mengatakan bahwa pemerintah akan terus memberikan dukungan untuk memperkuat strategi ini.

Implementasi Special Plan menuntut koordinasi yang lebih baik antar instansi pemerintah dan sektor swasta. Saan Mustopa menekankan bahwa perlu ada kebijakan yang menjembatani antara SPPG, BGN, dan UMKM, sehingga bisa memaksimalkan potensi ekonomi yang ada. “Special Plan ini adalah inisiatif yang sangat strategis untuk memastikan hasil pertanian dan produk UMKM bisa menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa langkah ini juga bisa meningkatkan kualitas nutrisi masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas.