New Policy: Hati-Hati Hoaks Video Bantuan Hibah dari Purbaya Rp1,5 Miliar

Waspadai Video Hoaks Bantuan Dana Hibah Purbaya Rp1,5 Miliar

New Policy – Dalam rangka menerapkan New Policy terbaru, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan peringatan khusus kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap berita palsu yang beredar di media sosial. Informasi tentang program bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang dianggap sebagai New Policy inovatif, kini menjadi target perhatian karena sering dihiasi narasi menarik yang bisa membingungkan publik. Video hoaks yang beredar menyebutkan bahwa seluruh warga negara Indonesia berusia maksimal 70 tahun berhak menerima dana sebesar Rp1,5 miliar, tetapi Kemenkeu menegaskan bahwa hal ini tidak benar. Dengan New Policy ini, pemerintah berupaya memperkuat transparansi dan keakuratan informasi keuangan kepada masyarakat.

Video Hoaks Beredar di Media Sosial

Menurut Kemenkeu, video hoaks yang menampilkan Menteri Purbaya sebagai penyalur dana hibah sudah beredar di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Video ini mengajak masyarakat untuk mengirimkan data KTP dan nomor rekening melalui WhatsApp 08235762918788, dengan janji bantuan dana langsung masuk ke rekening. New Policy yang diterapkan oleh Kemenkeu memberikan langkah strategis untuk menangkal penyebarnan berita palsu ini. Sebagai bentuk pencegahan, Kemenkeu telah membagikan tangkapan layar dengan label “HOAKS” di akun resmi mereka untuk memudahkan verifikasi oleh masyarakat.

Deep Fake sebagai Alat Penyebaran Hoaks

Dalam video tersebut, terlihat sebuah keluarga yang terharu dan berterima kasih atas bantuan dana hibah yang disebutkan. Narasi menyebutkan bahwa dana bisa digunakan untuk membuka usaha, memperbaiki kondisi ekonomi, dan melunasi utang. Namun, Kemenkeu mengklaim bahwa video ini merupakan contoh dari teknik deep fake, yaitu pendobrakan teknologi yang bisa membuat video menyerupai realita. New Policy mencakup langkah-langkah pengecekan video dan berita keuangan untuk memastikan keaslian informasi. Pihak Kemenkeu juga menyebutkan bahwa ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa video tersebut bukan benar-benar dari sumber resmi.

“Video tersebut merupakan hoaks deep fake, yang dirancang untuk menipu masyarakat agar mengirimkan data pribadi secara tidak sadar,” kata Kemenkeu dalam pernyataannya yang diunggah pada hari Kamis (2/7/2026).

Verifikasi Data dan Penyebaran Informasi

Untuk mencegah penyebaran hoaks, New Policy yang diterapkan oleh Kemenkeu menekankan pentingnya verifikasi melalui saluran resmi. Masyarakat disarankan untuk memeriksa informasi melalui situs web resmi www.kemenkeu.go.id atau akun media sosial seperti Instagram @ppid.kemenkeu dan Twitter @kemenkeu. Selain itu, Kemenkeu juga membuka layanan contact center PRIME yang bisa dihubungi melalui telepon 134 atau WhatsApp 0813-1000-4134. Dengan adanya New Policy, Kemenkeu berharap masyarakat lebih mudah mengakses informasi keuangan yang valid dan menghindari penipuan.

“Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya,” tutup Kemenkeu.

Peran Publik dalam Menerapkan New Policy

Penerapan New Policy tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat. Dengan memahami teknik deep fake dan cara menyebar hoaks, warga negara bisa lebih cepat mengenali informasi yang tidak otentik. Kemenkeu juga mendorong masyarakat untuk membagikan informasi verifikasi dan kritik terhadap video yang mencurigakan. Langkah ini menjadi bagian dari New Policy yang memperkuat komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Dengan demikian, dana hibah yang sebenarnya berasal dari program keuangan resmi bisa tetap diakses secara adil oleh warga negara yang layak.

Langkah-Langkah Strategis dalam New Policy

Kemenkeu telah memperkenalkan beberapa langkah strategis dalam New Policy untuk mengurangi risiko hoaks. Salah satu langkah utama adalah memperketat pengawasan terhadap konten digital yang mengaitkan Menteri Purbaya dengan program bantuan dana hibah. Selain itu, pihak Kemenkeu juga memperbarui sistem informasi keuangan dengan fitur pengecekan otomatis dan pelatihan bagi petugas Pusat Informasi Publik (PPID) untuk mempercepat respons terhadap hoaks. New Policy ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan keuangan. Dengan adanya penguatan ini, Kemenkeu berharap penggunaan dana hibah bisa lebih efektif dan transparan.

“Dengan New Policy, kita ingin menciptakan kesadaran publik bahwa setiap informasi keuangan harus diverifikasi sebelum dipercayai,” ujar salah satu pejabat Kemenkeu.

Kesimpulan dan Dampak New Policy

Penerapan New Policy dalam pemerintahan tidak hanya berfokus pada kebijakan keuangan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memantau dan menangkal hoaks. Video hoaks yang menyebarkan informasi dana hibah Rp1,5 miliar menjadi contoh bagaimana teknologi digital bisa digunakan untuk menipu publik. Dengan New Policy, Kemenkeu berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi mitra verifikasi. Dukungan masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan seperti dana hibah bisa berjalan lancar tanpa disusupi kebohongan. Harapan besar juga terletak pada New Policy ini untuk menjadi pedoman dalam penyampaian informasi keuangan di masa depan.