New Policy: Di Tengah Evaluasi BGN, KSP Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan

New Policy: Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan Meski BGN Dievaluasi

New Policy – Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap beroperasi meski Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi dan sistem manajemen. Evaluasi ini, yang mencakup pergantian kepemimpinan serta proses hukum yang sedang berlangsung, dianggap sebagai bagian dari New Policy untuk memperkuat akuntabilitas dan efisiensi program prioritas nasional tersebut.

Penyesuaian Sistem, Bukan Penghentian Program

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa pemerintah lebih memilih melakukan perbaikan sistem daripada menghentikan MBG. New Policy ini mencakup upaya menyempurnakan proses distribusi, memastikan kualitas makanan, serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program. MBG bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti pelajar dan ibu hamil.

“New Policy ini bertujuan memastikan bahwa program MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga lebih optimal dalam memberikan manfaat. Evaluasi terhadap BGN menjadi alat untuk memperbaiki mekanisme, bukan alasan menghentikan penyaluran bantuan,” ujarnya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Presiden Ingatkan Kelanjutan Program

Dudung menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar MBG tetap berjalan selama evaluasi BGN. Ia menekankan bahwa New Policy ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok yang rentan di daerah terpencil. “Program ini merupakan bagian dari New Policy pemerintah untuk menjaga kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

“Kami tidak ingin ada hambatan dalam penyaluran makanan bergizi. New Policy ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan, bukan hanya jumlah penerima manfaat,” jelas Dudung.

KSP Lakukan Pemeriksaan Langsung ke SPPG

Dalam upaya menjaga kualitas program, Kantor Staf Presiden (KSP) telah melakukan inspeksi mendadak ke beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasilnya, sebagian unit layanan dinyatakan sudah memenuhi standar operasional, mulai dari proses penyediaan makanan hingga distribusi. New Policy ini juga mencakup pengawasan lebih ketat untuk memastikan efektivitas pelaksanaan MBG.

“New Policy ini mencakup penguatan pengawasan dan partisipasi publik dalam memantau pelaksanaan program. SPPG yang memenuhi kriteria bisa menjadi contoh terbaik bagi daerah lain,” tambahnya.

Perbaikan Sistem untuk Jangka Panjang

Dudung menambahkan bahwa New Policy ini tidak hanya fokus pada koreksi saat ini, tetapi juga memperkuat sistem pengelolaan MBG untuk jangka panjang. Pemerintah mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan memberikan masukan guna memperbaiki kelemahan yang ada. “New Policy ini mengintegrasikan pendekatan transparansi dan partisipasi, sehingga program MBG bisa menjadi contoh keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan kebijakan sosial,” katanya.

“Dengan New Policy ini, kami percaya bahwa program MBG akan lebih efisien dan tepat sasaran. Penguatan sistem akan memastikan bahwa masyarakat yang paling membutuhkan tetap mendapatkan manfaat,” pungkas Dudung.

Komitmen Pemerintah untuk Masyarakat

Evaluasi BGN tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan MBG. New Policy ini mencakup langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas program, seperti penggunaan teknologi dalam pelacakan distribusi dan peningkatan keterlibatan stakeholder. Pemerintah juga memastikan bahwa anggaran program tidak terbuang percuma.

“New Policy ini berfokus pada keberlanjutan dan efektivitas. Kami akan terus mengawal proses evaluasi BGN untuk memastikan semua penyesuaian dilakukan secara transparan dan berkelanjutan,” tegas Dudung.

Program Makan Bergizi Gratis, yang dicanangkan sejak 2021, telah menjangkau lebih dari 12 juta warga di seluruh Indonesia. New Policy ini diharapkan bisa meningkatkan cakupan program dan memastikan pelayanan yang lebih baik. Dengan adanya evaluasi terhadap BGN, pemerintah juga memperkuat pengendalian internal agar program ini tidak hanya berjalan, tetapi juga berdampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.