Latest Program: Ganjalan di Balik Rencana Penyaluran Kredit Bunga Murah di KopDes Merah Putih

Latest Program: Kredit Bunga Murah di KopDes Merah Putih

Latest Program – Jakarta, Bisnis.com — Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pengurangan bunga kredit super mikro dari 22% menjadi 8% melalui program Latest Program yang diluncurkan dalam acara Puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79. Program ini bertujuan untuk mendorong akses keuangan bagi masyarakat pedesaan, namun di balik kebijakan tersebut terdapat tantangan dan pertimbangan yang perlu dipahami. Dalam konteks ini, Latest Program menjadi fokus perhatian banyak pihak karena mengubah mekanisme pembiayaan yang berdampak signifikan pada struktur kredit dan manajemen risiko.

Analisis Risiko dalam Program Kredit Bunga Murah

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa bunga 22% di skema Mekaar sebelumnya sudah dianggap tinggi karena mencerminkan biaya operasional dan risiko yang tinggi. Ia menjelaskan bahwa debitur ultramikro, seperti petani dan pekerja kecil, sering kali menghadapi kesulitan dalam pengelolaan dana dan membayar cicilan secara tepat waktu. “Nilai pinjaman kecil, tanpa agunan, dan memerlukan pendampingan serta penagihan rutin membuat biaya operasionalnya sangat mahal. Jika bunga diturunkan menjadi 8 persen, risiko kredit tetap tinggi tetapi pihak yang menanggung selisih biayanya berpindah dari koperasi ke pemerintah,” kata Yusuf kepada Bisnis.com pada Minggu (19/7/2026).

“Program ini memerlukan kejelasan dalam penilaian kelayakan usaha dan transparansi penggunaan dana agar tidak menimbulkan kebijakan yang berisiko moral hazard,” tambahnya.

Dalam Latest Program, subsidi bunga diharapkan mampu mengurangi beban finansial masyarakat pedesaan, tetapi Yusuf menekankan bahwa koperasi harus tetap berperan aktif dalam mengelola risiko. “Jika pemerintah mengambil alih penanggungan risiko, koperasi mungkin kehilangan motivasi untuk memastikan debitur mampu melunasi kredit,” ujarnya. Hal ini penting karena koperasi yang dibentuk dari atas cenderung kurang memiliki kapasitas pengelolaan usaha yang optimal dibandingkan jika muncul dari inisiatif warga.

Kebutuhan Transparansi dan Insentif untuk Koperasi

Yusuf Rendy Manilet juga mengingatkan bahwa penurunan bunga dalam Latest Program harus diiringi dengan peningkatan transparansi. “Jika subsidi bunga disalurkan tanpa sistem pengawasan yang ketat, dana desa bisa terbuang sia-sia. Maka, penilaian kredit tetap harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kapasitas, sementara penjaminan tidak boleh terlalu lengkap agar koperasi dan bank tetap berinsentif mengelola risiko,” jelasnya.

“Koperasi harus tetap menjadi garda depan dalam pemantauan debitur agar Latest Program bisa berjalan efektif dan berkelanjutan,” tambah Yusuf.

Dalam Latest Program, kebijakan ini diharapkan memperkuat peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi desa. Namun, Yusuf menyarankan agar terdapat mekanisme yang jelas untuk menilai kelayakan usaha dan memastikan keberlanjutan program. “Selain itu, pelatihan bagi anggota koperasi juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas mengelola kredit,” katanya.

Proyeksi Dampak Ekonomi dan Kebutuhan Penyesuaian

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Latest Program akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, mencakup kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, dan fasilitas logistik seperti cold storage. Ia menilai program ini bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar Rp223 triliun per tahun, serta memperkuat pendapatan produsen pertanian, peternakan, dan perikanan hingga Rp202 triliun.

“Dengan Latest Program, penduduk desa akan lebih mudah mendapatkan akses kredit yang murah dan mempercepat perekonomian lokal,” ujarnya.

Menurut Yusuf, proyeksi tersebut perlu didukung dengan penyesuaian mekanisme. “Meski Latest Program mengurangi beban bunga, sistem penagihan dan pendampingan debitur harus tetap diperkuat. Tanpa itu, risiko gagal bayar bisa meningkat, terutama jika dana desa digunakan sebagai penjamin,” terangnya. Dengan demikian, kebijakan ini perlu diimbangi dengan strategi pengelolaan risiko yang lebih baik untuk memastikan dampak ekonomi yang optimal.

Progres Pembentukan KopDes dalam Latest Program

Menteri Koperasi dan UKM RI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sudah terbentuk 83.000 badan hukum dari KopDes Merah Putih. Lebih lanjut, terdapat 15.845 koperasi yang telah rampung pembangunannya, termasuk gerai dan gudang. Sementara itu, 19.539 koperasi lainnya masih dalam proses pengembangan. Angka ini menunjukkan bahwa Latest Program sedang berjalan, tetapi perlu waktu untuk memastikan keberlanjutan.

“Proses pembentukan KopDes dalam Latest Program memerlukan koordinasi antarinstansi dan pemantauan berkala agar tidak terjadi penyaluran dana yang tidak tepat sasaran,” katanya.

Menurut Erick, pembentukan KopDes Merah Putih dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak. “Koperasi harus menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan ekonomi desa yang mandiri,” tuturnya. Dengan Latest