Key Discussion: 10 Rekomendasi APEKSI untuk Presiden, Ada Penguatan Fiskal Daerah hingga MBG

Key Discussion: 10 Rekomendasi APEKSI untuk Presiden, Fokus pada Penguatan Fiskal dan MBG

Key Discussion – Dalam Key Discussion yang diadakan di Kota Medan, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) merilis 10 usulan strategis sebagai bentuk kontribusi terhadap kebijakan nasional. Rekomendasi ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, termasuk perkuatan sistem fiskal dan integrasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam pengembangan ekonomi lokal. APEKSI menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan yang berdampak luas.

Penguatan Sistem Fiskal dan Kebijakan Daerah

Key Discussion menyebutkan bahwa salah satu prioritas utama APEKSI adalah penyesuaian mekanisme pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Organisasi ini menyoroti ketidakjelasan dalam alokasi dana tersebut, yang dianggap menghambat efisiensi pemerintahan daerah. “Dengan Key Discussion ini, kami berharap ada perubahan paradigma dalam pengelolaan fiskal daerah agar lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Eri Cahyadi, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, dalam penutupan Rakernas ke-18 di Medan, Kamis (2/7/2026).

Dalam Key Discussion, APEKSI juga mengkritik pembebanan belanja pegawai yang terlalu tinggi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data menunjukkan bahwa angka belanja pegawai di beberapa kota melebihi batas ideal 30%, yang mengakibatkan kurangnya dana untuk program pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Usulan APEKSI mencakup penyesuaian rasio belanja pegawai dan pemanfaatan dana untuk proyek yang lebih strategis.

MBG dan Keterlibatan Sektor Usaha Kecil

Key Discussion menyebutkan bahwa MBG perlu ditingkatkan keberlanjutan dan inklusivitasnya. APEKSI menyarankan peran aktif pengusaha kecil dan menengah (UKM) serta kantin sekolah dalam program ini untuk memastikan dampaknya merata. “Dengan melibatkan UKM, MBG bisa menjadi peluang baru bagi masyarakat lokal, bukan hanya sekadar program subsidi,” tambah Eri Cahyadi.

APEKSI juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan MBG yang saat ini lebih banyak diterima oleh pekerja migran. Usulan ini bertujuan mendorong keterlibatan masyarakat setempat dalam produksi makanan bergizi, sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, Key Discussion menyoroti perlunya pendampingan terhadap pelaku usaha mikro agar bisa berpartisipasi secara optimal dalam program nasional.

Percepatan Infrastruktur dan Digitalisasi

Key Discussion menyebutkan bahwa penguatan infrastruktur menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. APEKSI menekankan perlunya perbaikan jaringan transportasi, akses internet, dan layanan komunikasi untuk meningkatkan keterhubungan antar kota. “Infrastruktur yang memadai akan mempercepat proses digitalisasi, yang saat ini dianggap sebagai salah satu prioritas pembangunan masa depan,” kata Eri Cahyadi.

Dalam Key Discussion, APEKSI juga mengusulkan pengembangan program pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Usulan ini bertujuan mengurangi beban lingkungan sekaligus menciptakan peluang usaha baru. “Masyarakat dan pemerintah daerah harus berkolaborasi dalam pengelolaan limbah, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,” jelasnya. Dengan Key Discussion ini, APEKSI berharap ada penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika perkotaan.

Sebagai pendukung kebijakan nasional, Key Discussion APEKSI menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Ini termasuk penerapan sistem digitalisasi untuk memudahkan proses verifikasi dan pengawasan anggaran. Usulan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan fiskal ke depan.

Koordinasi Regional dan Program Khusus

Key Discussion menekankan perlunya kerja sama antar kota dalam penyelarasan kebijakan dan pembangunan berbasis kawasan. APEKSI mengusulkan penguatan tata ruang yang lebih harmonis untuk memastikan kebijakan nasional bisa berjalan selaras dengan kebutuhan lokal. “Kota-kota besar seperti Medan dan Surabaya harus menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan,” ujar Rico Waas, Wali Kota Medan.

Program Youth City Rangers juga menjadi bagian dari Key Discussion, dengan harapan generasi muda bisa berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka panjang. “Keterlibatan generasi muda akan memastikan kebijakan daerah lebih inovatif dan berorientasi pada masa depan,” tambah Eri Cahyadi. Selain itu, Key Discussion menekankan perlunya pengembangan program pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing kota-kota kecil dan menengah.

Dengan Key Discussion yang dihadirkan dalam Rakernas ke-18, APEKSI berharap rekomendasi ini bisa menjadi dasar untuk pembaharuan kebijakan nasional. Usulan-usulan yang disampaikan menunjukkan perhatian APEKSI terhadap dinamika perkotaan, khususnya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan fiskal yang lebih optimal dan keterlibatan usaha kecil dalam program pengembangan ekonomi. Kebijakan tersebut akan menjadi pengingat penting bagi pemerintah pusat dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih inklusif.