New Policy: AS-Iran Kembali Memanas, Status Selat Hormuz Masih Belum Jelas

AS-Iran Kembali Memanas, Status Selat Hormuz Masih Belum Jelas

New Policy – Langkah baru dalam new policy Iran kembali memicu ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS), terutama terkait status Selat Hormuz, jalur perdagangan energi kritis dunia. Pada hari Sabtu (20/6/2026), Iran mengumumkan rencana penutupan Selat Hormuz dan memperingatkan kapal untuk menjauhi jalur strategis tersebut. Namun, AS membantah klaim ini, menegaskan bahwa selat tersebut tetap terbuka sebagai akses utama bagi eksportasi minyak mentah. Tegangan antara kedua negara semakin memanas setelah kesepakatan sementara tercapai beberapa hari sebelumnya antara pihak Iran dan Washington, yang bertujuan mengakhiri konflik di Timur Tengah.

Penutupan Selat Hormuz: Tindakan Militer Iran dan Respons AS

Penutupan Selat Hormuz diumumkan oleh militer Iran dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) saat para negosiator Iran mempersiapkan diri untuk menghadiri pembicaraan teknis di Swiss. Pernyataan ini disampaikan di tengah persiapan diskusi dengan pejabat AS, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (21/6/2026). Menurut CNBC International, tindakan tersebut dianggap sebagai respons atas serangan Israel di Lebanon serta sikap AS yang dinilai tidak beritikad baik. Dengan new policy ini, Iran ingin menegaskan pengaruhnya dalam pengendalian jalur lalu lintas internasional.

“Iran tidak mengendalikan Selat Hormuz. Lalu lintas kapal tetap berjalan dan pasukan AS terus memantau situasi untuk memastikan kondisi tersebut tetap berlangsung,” ujar Kapten Angkata Laut Tim Hawkins, juru bicara Komando Pusat AS (CENTCOM), kepada Reuters.

Dalam upayanya untuk menegaskan dominasi atas Selat Hormuz, Iran juga menekankan bahwa new policy ini adalah bagian dari strategi untuk memastikan keamanan transportasi minyak. Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama pengiriman 20% minyak mentah global, sering kali menjadi sasaran operasi militer karena pentingnya bagi ekonomi dunia. Tindakan Iran dianggap sebagai bentuk tekanan politik terhadap AS, yang dinilai masih memperkuat kebijakan sanksi terhadap negara itu.

Langkah Trump dan Masa Depan Perjanjian Sementara

Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa pemerintahannya menganggap Selat Hormuz tetap terbuka, meski new policy Iran bisa memicu perubahan kebijakan. Trump menyatakan kemungkinan mengenakan biaya transit bagi kapal yang melewati selat tersebut jika kesepakatan sementara dengan Iran tidak ditingkatkan menjadi perjanjian final dalam 60 hari. Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyebutkan bahwa selama masa gencatan senjata, biaya transit tidak akan dikenakan. Namun, jika perjanapan tidak tercapai, AS berhak menerapkan tarif.

Di sisi lain, Wakil Presiden AS JD Vance meninggalkan Washington untuk menuju Swiss, dengan tujuan melanjutkan perundingan dengan Iran. Perjalanan ini dilakukan menjelang pertemuan yang dijadwalkan pada Minggu (21/6/2026), yang bertujuan mendorong implementasi kesepakatan sementara. Kesepakatan tersebut, dicapai pada Rabu lalu antara Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, mencakup komitmen untuk menghentikan operasi militer Israel di Lebanon serta membuka Selat Hormuz tanpa pungutan biaya dari Iran selama setidaknya 60 hari.

Media pemerintah Iran juga mengungkapkan bahwa tindakan lebih lanjut siap diambil jika ancaman terus berlanjut. Meski demikian, AS tetap menegaskan bahwa lalu lintas internasional tidak terganggu dan Iran belum memiliki kendali penuh atas selat tersebut. New policy ini, yang dianggap sebagai bagian dari upaya Iran untuk memperkuat posisinya di wilayah Timur Tengah, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar global yang mengandalkan kestabilan lalu lintas energi.

Selat Hormuz telah menjadi titik vital dalam geopolitik selama bertahun-tahun. Dengan keberadaan minyak mentah dan gas alam yang mengalir melalui area ini, penutupan atau pengendalian selat bisa berdampak signifikan pada harga energi global dan pasokan minyak ke berbagai negara. New policy Iran berpotensi memicu krisis pasokan, terutama jika AS dan Iran tidak mampu mencapai kesepakatan yang memuaskan. Di sisi lain, AS berharap new policy ini menjadi titik awal untuk memperkuat hubungan diplomatik dan mengurangi ketegangan di wilayah tersebut.

Ketegangan antara Iran dan AS ini menunjukkan bahwa new policy tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga mengubah dinamika politik dan ekonomi global. Dengan mengumumkan rencana penutupan Selat Hormuz, Iran menunjukkan kemampuan untuk memengaruhi kebijakan luar negeri AS, sementara AS berusaha menegaskan dominasi dalam pengaturan lalu lintas energi. Perjanjian sementara yang dicapai sebelumnya adalah upaya untuk menjaga stabilitas, tetapi new policy Iran mengingatkan bahwa konflik masih berlangsung dan hasilnya belum pasti.