New Policy: PWI Desak Hotman Paris untuk Minta Maaf, Dinilai Rendahkan Profesi Wartawan

PWI Desak Hotman Paris Beri Maaf, Dukung New Policy untuk Menjaga Martabat Profesi Wartawan

New Policy – Menyusul pernyataan Hotman Paris Hutapea, pengacara eks Jampidsus Febrie Adriansyah, yang dinilai merendahkan martabat profesi jurnalistik, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta klarifikasi dan permintaan maaf dari pihak terkait. Pernyataan Hotman tersebut, yang disampaikan saat memberikan keterangan di Kejaksaan Agung, menjadi sorotan karena dianggap bertentangan dengan prinsip New Policy yang menekankan perlindungan dan penghargaan terhadap profesi media. Dalam konteks ini, PWI mengingatkan bahwa penjelasan hukum dari seorang pengacara wajib disampaikan dengan cara yang tidak merendahkan peran wartawan, sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan.

Konteks New Policy dan Peran Wartawan dalam Informasi Publik

PWI Pusat menekankan bahwa bertanya kepada narasumber adalah bagian integral dari tugas jurnalistik, yang diatur dalam New Policy. Menurut Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun hal ini tidak boleh merugikan martabat profesi yang sedang menjalankan tugasnya. “New Policy menjamin bahwa kebebasan pers tetap dihormati, termasuk dalam interaksi dengan para pihak yang memberikan keterangan,” jelas Munir dalam pernyataan resmi, Minggu (20/7/2026).

Pernyataan Hotman Paris dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jumat (17/7/2026), dianggap mengintimidasi wartawan. Ia menegaskan bahwa para jurnalis tidak boleh terus berbicara jika ingin dianggap sebagai pihak yang tidak pengecut. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa Hotman melanggar New Policy yang dirancang untuk menjaga kesetaraan antara profesi advokat dan jurnalis. PWI menilai perlu adanya penjelasan lebih jelas mengenai maksud dan tujuan dari ucapan tersebut.

Respons PWI terhadap Pernyataan Hotman Paris

PWI Pusat meminta Hotman Paris untuk berpikir kembali dalam menyampaikan pernyataan yang dianggap merendahkan martabat profesi jurnalistik. Organisasi ini menekankan bahwa New Policy tidak hanya tentang perlindungan jurnalis, tetapi juga tentang harmoni antarprofesi dalam menyebarkan informasi. “Wartawan bekerja demi kepentingan publik, dan mereka harus dihormati dalam proses menyampaikan pendapat,” tambah Munir.

Dalam kaitannya dengan New Policy, PWI menyatakan bahwa setiap pernyataan, baik dari pihak pengacara maupun narasumber, wajib disampaikan secara profesional. Organisasi ini juga mengingatkan bahwa proses hukum tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers. “New Policy menjadi pedoman untuk memastikan interaksi antarprofesi tetap bermartabat dan saling mendukung,” jelas Munir. PWI berharap Hotman Paris dapat memberikan penjelasan yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Hotman Paris mengungkapkan pernyataan kontroversial dalam konferensi persnya, menegaskan bahwa Jampidsus adalah kebanggaan Presiden Prabowo. Ia menyebut bahwa pengembalian kerugian negara mencapai Rp130 triliun dan totalnya sudah mencapai Rp430 triliun. Namun, keberhasilan tersebut tidak menjadi alasan untuk merendahkan peran jurnalis. PWI menilai pernyataan Hotman ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kebebasan pers, terutama dalam era New Policy yang memperkuat perlindungan bagi para wartawan.

Dalam upaya menjaga martabat profesi jurnalistik, PWI menyarankan bahwa New Policy perlu diimplementasikan secara konsisten. Organisasi ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap kebebasan berekspresi wartawan, baik dalam memberikan informasi maupun mengakses data. Selain itu, PWI juga mengingatkan bahwa setiap pernyataan publik harus disampaikan dengan hati-hati, karena bisa berdampak signifikan pada reputasi profesi media. “New Policy adalah langkah strategis untuk menjaga kesetaraan dan kepercayaan publik,” tegas Munir.

PWI Pusat berkomitmen untuk melindungi wartawan dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika mereka menjadi korban tekanan dari pihak tertentu. Dengan adanya New Policy, organisasi ini berharap dapat mencegah kejadian serupa terulang dan menjaga kredibilitas media sebagai salah satu pilar demokrasi. Penjelasan lebih lanjut dari Hotman Paris diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat harmoni antarprofesi dalam menyebarkan informasi yang akurat dan bermartabat.