Solution For: Hotman Minta Kapolri Jelaskan Penetapan Tersangka Febrie, Singgung Tangan Kanan Kebanggaan Prabowo

Hotman Paris Tantang Kapolri Terkait Penetapan Febrie sebagai Tersangka: Singgung Tangan Kanan Prabowo

Solution For – JAKARTA — Pengacara ternama Hotman Paris Hutapea menantang Kapolri untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan status tersangka terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Tantangan ini datang setelah Hotman menyoroti peran Febrie sebagai figur yang dianggap sebagai “tangan kanan kebanggaan” Presiden Prabowo Subianto, yang dalam beberapa tahun terakhir telah menyumbang ratusan triliun rupiah untuk pemulihan keuangan negara.

Proses Penetapan Tersangka Disoroti Hotman Paris

Dalam wawancara terbarunya, Hotman menyatakan bahwa penyidik kejaksaan terkesan mengabaikan prosedur hukum yang selama ini menjadi dasar penindasan terhadap individu yang dianggap memiliki kontribusi besar dalam pemerintahan. Menurutnya, keputusan menetapkan Febrie sebagai tersangka harus didukung dengan bukti yang kuat, dan bukan hanya karena alasan politik atau tekanan dari pihak tertentu.

“Kalian harus bertanya, kenapa tidak segera menanyakan ke Kapolri tentang alasan penetapan Febrie sebagai tersangka? Dia adalah tangan kanan yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo, jadi tidak bisa hanya disalahkan tanpa penjelasan jelas,” tutur Hotman dalam sebuah diskusi hukum.

Hotman menekankan bahwa penetapan tersangka harus didasari kepastian hukum, terutama karena Febrie telah menjalani beberapa tahun pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi PT Asabri. Ia mengkritik keputusan yang dianggap terburu-buru, yang bisa berpotensi menggoyahkan kepercayaan publik terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Peran Febrie dalam Pemulihan Keuangan Negara

Febrie, yang sebelumnya menjabat sebagai Jampidsus, dikenal sebagai pendukung utama Prabowo Subianto dalam berbagai upaya mengembalikan uang negara. Dalam penanganan kasus korupsi, ia telah menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai transaksi besar yang disebut menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan triliun.

Hotman menjelaskan bahwa ia memutuskan mengambil alih kasus ini setelah menilai bahwa ada ketidakseimbangan dalam proses penetapan tersangka. Menurutnya, alasan penindasan terhadap Febrie perlu dijelaskan dengan transparan, terutama karena sosok ini memiliki keberhasilan signifikan dalam memulihkan kesehatan keuangan negara.

“Solution For keadilan harus terus berjalan, tetapi jangan sampai penetapan tersangka hanya menjadi alat untuk menguntit lawan politik,” tambahnya.

Perlawanan dari Tim Kuasa Hukum Febrie

Tim kuasa hukum Febrie, Massagus Farizi, menegaskan bahwa mereka telah mengajukan permohonan agar klien tidak ditahan. Tim ini menyatakan bahwa Febrie tetap kooperatif dan bahkan telah mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga tidak lagi memiliki wewenang yang bisa menghambat penyidikan.

Massagus Farizi menjelaskan bahwa seluruh barang bukti telah dikuasai oleh penyidik, dan Febrie hanya diperiksa sebagai saksi. Dengan kondisi tersebut, tim hukum berargumen bahwa tidak ada alasan kuat untuk melakukan penahanan terhadap klien mereka. “Kami sudah melakukan upaya untuk menjamin keadilan, termasuk melalui Solution For proses hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya.

Hotman juga menyoroti kemungkinan adanya bias dalam penyidikan, terutama terkait dengan aliran dana yang disebut lebih dari Rp50 miliar dari pengusaha Tan Kian ke Febrie. Ia menegaskan bahwa isu ini harus diselidiki secara menyeluruh, dan bukan hanya menjadi alat untuk mengarahkan penyidikan ke arah tertentu.

“Kalau Tan Kian benar-benar pemberi suap, kenapa tidak juga ditetapkan sebagai tersangka? Solution For keadilan harus terwujud, bukan hanya untuk menyalahkan satu individu,” pungkas Hotman.

Perkembangan Kasus dan Harapan Publik

Publik menantikan penjelasan lebih lanjut dari Kapolri mengenai alasan penetapan Febrie sebagai tersangka. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa keputusan ini bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, terutama jika tidak didukung oleh bukti yang jelas.

Dalam konteks elektoral, penetapan Febrie sebagai tersangka juga dinilai memengaruhi reputasi Prabowo Subianto. Hotman menekankan bahwa proses ini harus dijalani secara adil, dan tidak bisa hanya digunakan sebagai alat politik. “Solution For keadilan tidak hanya tentang kasus korupsi, tetapi juga tentang keseimbangan antara kekuasaan dan prosedur hukum yang jelas,” kata Hotman.

Dengan momentum ini, berbagai pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi yang seimbang untuk memastikan bahwa penetapan tersangka tidak hanya menjadi alat tekanan politik, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Selain itu, keputusan ini juga menjadi ujian bagi kemampuan Kapolri dalam menjaga independensi penyidikan.