New Policy: Ongkos Mahal Stabilisasi Rupiah

New Policy: Ongkos Mahal Stabilisasi Rupiah

New Policy – JAKARTA — Penerapan New Policy oleh Bank Indonesia (BI) menjadi langkah penting dalam upaya mengatasi tekanan pelemahan nilai rupiah yang terus berlanjut. Kebijakan ini memicu peningkatan utang luar negeri (ULN) bank sentral, yang mencapai US$31,14 miliar atau Rp556,28 triliun pada Mei 2026, setelah naik 26,24% dari US$24,67 miliar akhir Desember 2025. New Policy, yang menjadi fokus utama BI, dirancang untuk menarik minat investor asing dan memperkuat stabilitas kurs rupiah di tengah ketidakpastian global. Namun, efek dari kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan dampak jangka panjang pada sektor ekonomi.

Peningkatan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai Alat Kebijakan

Salah satu instrumen utama dalam New Policy adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang menjadi kunci dalam meningkatkan likuiditas pasar keuangan. Data BI menunjukkan SRBI telah meningkat 41,08% hingga 15 Juni 2026, mencapai Rp1.021,13 triliun dari Rp730,9 triliun pada akhir 2025. Kenaikan ini mencerminkan upaya BI untuk mengoptimalkan penggunaan SRBI sebagai alat stabilisasi, terutama dalam kondisi pasar yang dinamis. New Policy ini juga berdampak pada daya tarik instrumen investasi lain, seperti surat berharga negara (SBN), yang menjadi sasaran pergerakan dana asing.

Menurut Denny Indrayana, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, kenaikan ULN bank sentral sejalan dengan operasi moneter yang pro-market, serta strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. “New Policy memperkuat peran SRBI sebagai pendorong pertumbuhan likuiditas, tapi juga menambah beban biaya operasional,” jelasnya dalam pernyataan pada Rabu (16/7/2026). Dengan penerbitan SRBI yang besar, BI mencoba menarik dana asing untuk menopang nilai tukar rupiah, meski risiko ketergantungan pada instrumen ini semakin meningkat.

Kebijakan New Policy dan Efeknya pada Ekonomi

Dalam konteks New Policy, BI harus mempertahankan suku bunga acuan tinggi untuk menjaga daya tarik SRBI, menurut Josua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. “New Policy membatasi ruang pelonggaran suku bunga, sehingga BI terpaksa menawarkan yield tinggi untuk memastikan SRBI tetap diminati,” katanya. Namun, hal ini bisa mengurangi fleksibilitas kebijakan moneter dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Pertumbuhan utang luar negeri yang cepat juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi domestik, terutama jika dana asing tidak berlanjut secara stabil.

Perbankan, termasuk bank-bank umum, mulai menempatkan likuiditasnya di SRBI karena imbal hasilnya lebih menarik dibandingkan instrumen lain. Hal ini berdampak pada penyaluran kredit ke sektor riil, yang bisa memperlambat pertumbuhan usaha. Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, menyoroti efektivitas New Policy, meski hasilnya belum sepenuhnya optimal. “Meski SRBI meningkat drastis, rupiah masih melemah sekitar 8% terhadap dolar AS,” katanya. Fenomena diminishing return muncul, di mana semakin tergantung pada SRBI, semakin rendah manfaatnya bagi pasar.

Kebijakan New Policy juga menimbulkan risiko kenaikan biaya pembiayaan pemerintah, karena investasi dalam SBN bisa terganggu. Josua memperingatkan bahwa jika yield SRBI tidak bisa menopang daya tarik investor, maka dana asing bisa berpindah ke pasar lain. “New Policy harus didukung oleh kebijakan fiskal yang konsisten untuk menghindari tekanan pada APBN,” tambahnya. Dengan menggabungkan kebijakan moneter dan fiskal, BI bisa memastikan stabilitas nilai tukar rupiah tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Analisis Penurunan Kurs Rupiah dan Kebutuhan New Policy

Pelemahan kurs rupiah mencapai Rp18.041 per dolar AS pada 16 Juli 2026, turun 7,9% dari Rp16.720 per dolar AS di akhir 2025. New Policy diharapkan bisa mengatasi penurunan ini, tapi efeknya justru menciptakan tekanan tambahan pada sektor riil. Kenaikan biaya pembiayaan, baik bagi pemerintah maupun perusahaan, berpotensi mengganggu pertumbuhan investasi dan ekspor. Yusuf Rendy Manilet menegaskan bahwa New Policy memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang.

Menurut data BI, upaya stabilisasi rupiah melalui New Policy telah memberikan dampak positif pada kepercayaan investor asing. Namun, perlu adanya kebijakan tambahan untuk mencegah risiko pelemahan kurs yang berkelanjutan. Dengan memperkuat penerbitan SRBI, BI berharap bisa menopang permintaan dana asing, tapi juga perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menyebabkan peningkatan beban utang yang signifikan. New Policy ini menjadi contoh bagaimana BI menyesuaikan strategi moneter dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.

Dalam jangka panjang, keberhasilan New Policy akan ditentukan oleh keseimbangan antara daya tarik SRBI dan stabilitas ekonomi domestik. Jika kebijakan ini tidak didukung oleh pertumbuhan ekspor dan investasi, maka peran SRBI sebagai alat stabilisasi bisa terbatas. BI juga perlu memperhatikan respons pasar terhadap kebijakan moneter yang ketat, sebab kebutuhan dana asing semakin tinggi dalam kondisi ketidakpastian global. New Policy menjadi tantangan baru bagi BI dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi.