Key Strategy: Dedi Mulyadi Bongkar Dugaan Eksploitasi Buruh di Pabrik Kapur Cipatat

Dedi Mulyadi Bongkar Dugaan Eksploitasi Buruh di Pabrik Kapur Cipatat

Key Strategy – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke dua pabrik pengolahan batu kapur di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa (14/7/2026). Penyelidikan ini mengungkap adanya dugaan eksploitasi buruh di industri yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dedi mengkritik sistem kerja yang tidak adil, seperti upah dibayarkan di bawah standar dan kurangnya perlindungan keselamatan kerja, sebagai bagian dari Key Strategy pemerintah dalam memastikan kesejahteraan pekerja.

Temuan di PT Batu Raya

Pada PT Batu Raya, Dedi menemukan kondisi pekerja yang tidak sesuai dengan kewajiban perusahaan. Pekerja diberi status karyawan tetapi diberlakukan seperti buruh harian tenaga kerja (BHTK), dengan sistem gaji borongan. Rata-rata pendapatan per minggu hanya sekitar Rp600 ribu, jauh di bawah standar upah minimum yang ditetapkan. Selain itu, mereka tidak mendapatkan manfaat seperti jaminan kesehatan, pensiun, atau tunjangan hari raya (THR). Biaya BPJS juga dibebankan langsung kepada pekerja, bukan perusahaan.

“Status karyawan tapi sistem kerja borongan. Status karyawan tapi BPJS bayar sendiri. Status karyawan tapi keselamatan kerja diabaikan. Ini kerja apa dikerjain,” ujar Dedi dalam pernyataannya.

Dedi Mulyadi menekankan bahwa Key Strategy pemerintah dalam memperbaiki kondisi kerja harus dimulai dari pemeriksaan langsung ke lapangan. Dia menyoroti bagaimana pekerja yang bekerja di lingkungan berdebu kapur tidak diberi alat pelindung diri (APD) yang memadai, sehingga rentan terhadap risiko penyakit paru-paru. Dugaan eksploitasi ini juga melibatkan kebijakan perusahaan yang tidak transparan dalam mengelola penggajian dan jaminan sosial.

Inspeksi ke PT Raja Barokah Abadi

Dalam inspeksinya ke PT Raja Barokah Abadi, Dedi menemukan kekurangan serupa. Pekerja tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja, seperti masker atau sarung tangan, meskipun bekerja di lingkungan berdebu kapur. Sejumlah buruh mengungkapkan bahwa biaya pengobatan saat sakit harus ditanggung sendiri, tanpa bantuan dari perusahaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja.

“Pegawainya tidak dibayar sesuai standar, tidak punya BPJS, tidak ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini jelas kelalaian,” lanjut Dedi.

Dedi menekankan bahwa Key Strategy dalam menyelaraskan kebijakan tenaga kerja dengan realita di lapangan adalah kunci untuk mencegah ketidakadilan. Inspeksi tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya memantau operasional pabrik, tetapi juga mengawasi kepatuhan terhadap hak pekerja. Langkah-langkah yang diambil sejauh ini, menurutnya, adalah awal dari perbaikan sistem kerja di industri kapur cipatat.

Dampak Eksploitasi Buruh

Dugaan eksploitasi di pabrik kapur cipatat ini tidak hanya menyangkut masalah finansial, tetapi juga dampak kesehatan jangka panjang terhadap pekerja. Kebiasaan kerja yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi berdebu tanpa perlindungan memicu risiko penyakit respirasi, yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Dedi menyoroti bahwa Key Strategy pemerintah perlu melibatkan stakeholder seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga pengawas untuk mengatasi masalah ini secara holistik.

Para pekerja yang ditemui menyampaikan bahwa mereka merasa tidak adil karena upah yang diterima jauh dari standar ketenagakerjaan. Meski memiliki status karyawan, mereka tidak mendapatkan perlindungan seperti jaminan kesehatan, yang menjadi bagian dari Key Strategy nasional untuk memastikan keadilan dalam dunia kerja. Dedi menilai masalah ini harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antara pengusaha dan buruh.

Respons Pemda Bandung Barat

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mendukung tindakan Dedi dalam menegakkan aturan ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa Key Strategy kabupaten dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja harus dijalankan secara konsisten, termasuk melalui inspeksi rutin dan koordinasi dengan pihak terkait. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir Hasyim menyampaikan bahwa tim penegak aturan sedang melakukan investigasi untuk menentukan langkah-langkah pencegahan terhadap eksploitasi buruh.

“Key Strategy yang kita lakukan adalah menindaklanjuti temuan dengan tindakan konkretnya, termasuk pemeriksaan lebih lanjut di pabrik lain,” kata Ade. Pemda juga berencana mengadakan sosialisasi kebijakan ketenagakerjaan kepada pengusaha lokal agar lebih memahami tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan buruh. Inspeksi ini menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan Key Strategy dalam memastikan kondisi kerja yang adil.