New Policy: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Momentum Mengukur Daya Tahan UMKM Garut

New Policy: 2026 Economic Census to Gauge UMKM Resilience in Garut

New Policy – Kabupaten Garut, Jawa Barat, tengah meluncurkan New Policy berupa Sensus Ekonomi 2026 yang bertujuan mengukur daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menjelaskan bahwa kebijakan ini akan menjadi alat penting untuk memetakan kondisi ekonomi sektor usaha yang menjadi pilar utama perekonomian lokal. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah bisa mengambil langkah strategis dalam mengembangkan UMKM dan mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Dalam pidatonya di acara peluncuran New Policy ini, Syakur menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya sekadar pengumpulan angka, tetapi juga evaluasi mendalam tentang kinerja usaha. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, seperti apakah UMKM di Garut mampu bertahan di tengah fluktuasi pasar atau apakah ada sektor yang perlu prioritas dalam peningkatan. New Policy ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara objektif dan berkelanjutan.

Studi Kelayakan untuk Kebijakan yang Lebih Efektif

“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran jelas tentang daya tahan UMKM di Garut. Dengan data yang mutakhir, kita bisa memahami kebutuhan pelaku usaha dan merancang New Policy yang lebih tepat sasaran,” terang Syakur, Kamis (9/7/2026).

Direktur Pusat Kebijakan Ekonomi Garut mengungkapkan bahwa survei ini melibatkan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dan pelaku usaha diharapkan aktif memberikan informasi tentang keadaan bisnis mereka. Data akan dikumpulkan melalui kuesioner daring dan tatap muka, serta diintegrasikan dengan data dari sistem administrasi daerah. New Policy ini juga mencakup penggunaan teknologi untuk mempercepat proses analisis, sehingga hasilnya bisa segera dimanfaatkan dalam perencanaan kebijakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan penggunaan media sosial dan marketplace telah mengubah pola usaha di Garut. Banyak pelaku UMKM beralih ke platform digital, tetapi masih ada yang belum terdaftar secara resmi. New Policy Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk memperluas cakupan data, termasuk usaha rumahan dan pedagang daring. “Kita perlu memahami seluruh lapisan usaha, termasuk yang tidak terstruktur, agar tidak ada yang terlewat dalam evaluasi,” jelas Syakur.

Umumnya, UMKM Garut beroperasi secara informal, seperti usaha jual beli langsung di pasar tradisional atau kegiatan usaha sambilan. Faktor ini membuat perencanaan kebijakan menjadi sulit, karena data tidak selalu mencerminkan realitas. Dengan New Policy Sensus Ekonomi 2026, pemerintah bisa mengidentifikasi sektor-sektor yang rentan serta mendorong transformasi digital bagi UMKM yang belum memanfaatkan teknologi. Selain itu, sensus ini juga akan melacak dampak pandemi dan inflasi terhadap keberlanjutan usaha mikro.

Manfaat Data untuk Kebijakan Pemberdayaan

Hasil dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar bagi beberapa program New Policy yang diusulkan pemerintah daerah. Termasuk pembiayaan kredit usaha, pelatihan digitalisasi, serta dukungan kelembagaan bagi UMKM. Syakur menyebutkan bahwa data yang akurat bisa membantu mempercepat proses penyaluran bantuan kepada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan. “Tanpa data, kita tidak bisa membuat kebijakan yang benar-benar memberdayakan UMKM,” pungkasnya.

Kebijakan ini juga mencakup pengukuran kinerja UMKM berdasarkan parameter seperti pendapatan, keuntungan, dan akses pasar. Dengan demikian, pemerintah bisa memilah usaha yang berpotensi tumbuh dan usaha yang membutuhkan intervensi. Selain itu, data akan digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan sebelumnya, seperti program pengurangan angka pengangguran atau bantuan subsidi. New Policy Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi standar baru dalam pengambilan keputusan ekonomi daerah.