Main Agenda: DPR Soroti Pertanggungjawaban APBN dari Kemenkeu, Pertumbuhan Ekonomi hingga Kenaikan Kemiskinan Jadi Catatan

DPR Evaluasi APBN 2025: Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi dan Kenaikan Kemiskinan

Main Agenda — Rapat paripurna DPR ke-24 masa sidang V tahun 2025–2026, Selasa (7/7/2026), menjadi momentum penting untuk meninjau pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disampaikan Kementerian Keuangan. Dalam sesi ini, berbagai fraksi menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian target ekonomi, pertumbuhan pendapatan negara, serta kenaikan angka kemiskinan. Main Agenda tahun ini menyoroti keselarasan antara kebijakan fiskal dan tujuan pembangunan nasional, termasuk penggunaan anggaran pendidikan yang menjadi prioritas sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Kebijakan Fiskal dan Capaian Ekonomi

Dalam evaluasi APBN 2025, Main Agenda menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan laporan keuangan BPI Danantara sebagai bagian dari Laporan Keuangan BUMN (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP). Fraksi PDIP mengkritik ketidakmampuan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, dengan realisasi hanya mencapai 5,11%. Selisih 0,09% ini dilihat sebagai indikasi perlambatan aktivitas produksi, investasi, dan konsumsi yang mengancam stabilitas perekonomian.

“Pertumbuhan ekonomi yang tercatat hanya 5,11% memperlihatkan tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Sejumlah anggaran pendidikan sebesar Rp67 triliun tidak direalisasikan, sehingga kebutuhan utang negara meningkat,” ujar Didik Haryadi, anggota DPR dari Fraksi PDIP. Poin ini menjadi bagian dari Main Agenda yang mengharuskan pemerintah mengakui dampak kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan rakyat.

Kenaikan Kemiskinan dan Efektivitas Anggaran

Angka kemiskinan yang mencapai 8,25% juga menjadi sorotan utama dalam Main Agenda. Nilai ini melebihi target 7–8% yang ditetapkan, menunjukkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi hasil pembangunan. PDIP menyoroti bahwa angka kemiskinan ekstrem (kemiskinan ekstrem yang naik 1,3%) dan Indeks Modal Manusia (IMM) tidak disebutkan secara jelas dalam laporan, sehingga kelemahan dalam pemerataan pengembangan ekonomi terabaikan.

Dalam rangkaian Main Agenda, fraksi ini juga mengingatkan bahwa anggaran pendidikan harus mencapai minimal 20% dari APBN, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Hal ini menurut Didik Haryadi menjadi aspek kritis untuk menjamin kualitas sumber daya manusia dan peningkatan daya saing bangsa.

Struktur Utang dan Pengelolaan Dana

Rasio utang pemerintah terhadap PDB meningkat menjadi 40,5% pada 2025, dari 39,8% tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh tambahan utang baru sebesar Rp846 triliun, sehingga total utang mencapai Rp9.658 triliun. Dalam Main Agenda, fraksi Golkar menyoroti bahwa rasio utang ini perlu dikelola secara prudent, terutama jika pertumbuhan ekonomi melambat atau biaya bunga utang naik.

“Meskipun rasio utang masih dalam batas aman, transparansi penggunaan dana sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal. Fraksi Golkar meminta penjelasan terkait struktur kepemilikan investasi permanen, serta penyertaan modal negara melalui BUMN dan BPI Danantara,” kata Puteri Anetta Komarudin, anggota DPR dari Fraksi Golkar. Poin ini menjadi bagian dari Main Agenda untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kewajiban fiskal.

Analisis BPK dan Kebutuhan Transparansi

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPP 2025 menambahkan catatan penting dalam Main Agenda. Realisasi pendapatan negara hanya mencapai 92,01% dari target APBN, yang menurut Golkar berpotensi mempersempit ruang fiskal. Kebutuhan utang negara akan meningkat jika pendapatan tidak sejalan dengan proyeksi pertumbuhan, yang menunjukkan perlu adanya strategi pengelolaan keuangan lebih ketat.

Fraksi Golkar juga menyoroti bahwa pengelolaan dana BPI Danantara harus transparan, terutama dalam konteks Main Agenda yang menitikberatkan pada keberhasilan kebijakan fiskal. Tidak adanya detail mengenai efisiensi penggunaan anggaran dianggap mengurangi kepercayaan publik terhadap pertanggungjawaban APBN.

Proyeksi Ekonomi dan Langkah Mitigasi

Dalam Main Agenda, pemerintah diharapkan menunjukkan strategi jangka menengah untuk memperkuat basis pendapatan negara. Fraksi PDIP menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus berorientasi pada keberlanjutan, termasuk mitigasi risiko nilai tukar dan perbaikan efisiensi pengeluaran pemerintah. Kenaikan utang yang tercatat menjadi bukti bahwa kebijakan ini perlu direvisi untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Kebutuhan transparansi dalam pertanggungjawaban APBN sangat penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan fiskal mendukung Main Agenda tahun ini. Dengan demikian, rakyat bisa memantau bagaimana anggaran digunakan untuk mencapai tujuan nasional,” tambah Puteri Anetta Komarudin. Catatan ini menjadi pesan kunci dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Kebijakan fiskal yang dinilai tidak optimal berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Main Agenda tahun ini menekankan bahwa pertanggungjawaban APBN tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang kinerja kebijakan dalam mewujudkan kemakmuran bersama. DPR berharap pemerintah dapat memperbaiki strategi pengelolaan keuangan untuk mengoptimalkan dampak positif dari anggaran terhadap kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan nasional.