Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Hanya 3% APBN – Kemenkeu Dorong Peran Swasta

Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Hanya 3% APBN, Kemenkeu Dorong Peran Swasta

Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Hanya 3 APBN – Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui bahwa alokasi belanja negara untuk mengurangi dampak perubahan iklim masih terbatas. Untuk mengatasi kekurangan ini, peran sektor swasta dianggap sangat penting agar target pengurangan emisi karbon pada 2060 bisa tercapai lebih cepat.

Anggaran Iklim Terbatas, Kemenkeu Butuh Kolaborasi

Herman Saheruddin, yang bertugas sementara sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan di Kemenkeu, menjelaskan bahwa anggaran untuk kebijakan iklim saat ini hanya mencapai 3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setara lebih dari Rp70 triliun per tahun. “Angka tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa kesenjangan pembiayaan masih sangat besar,” kata Herman dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).

“Perubahan iklim terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu institusi saja. Keberhasilannya bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, lembaga keuangan, organisasi filantropi, dan sektor swasta,” tegasnya.

Menurut Herman, kebutuhan investasi Indonesia pada 2026 diprediksi melebihi Rp8.000 triliun. Pembiayaan dari pihak publik tidak mampu memenuhi angka tersebut, sehingga APBN dianggap sebagai katalis yang mendorong partisipasi sektor swasta dalam skala yang lebih besar.

Kemenkeu menyatakan bahwa Indonesia telah mengembangkan mekanisme pembiayaan iklim yang menggabungkan dana dari publik dan swasta, baik lokal maupun internasional. Dari sisi pemerintah, instrumen seperti APBN, belanja daerah, insentif fiskal, green sukuk, obligasi SDGs, blue bonds, serta dana bencana berperan dalam mendukung upaya tersebut.

Dalam upaya memperluas pembiayaan, pemerintah juga menekankan pentingnya kerja sama internasional. Dukungan dari bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dana iklim, dan lembaga keuangan global menjadi bagian penting dari strategi nasional. Selain itu, perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, dan skema blended finance dianggap sebagai alat untuk menarik partisipasi lebih luas dari sektor swasta.