Meeting Results: RI Dihantui Kutukan Sumber Daya Alam, Ekonom Indef: Pembenahan Tata Kelola Harus jadi Prioritas

Meeting Results: Pembenahan Tata Kelola Sumber Daya Alam Jadi Prioritas Ekonom Indef

Kebijakan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Ekonomi

Meeting Results – Bisnis.com, JAKARTA — Kekayaan sumber daya alam Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dampaknya bergantung pada kualitas tata kelola dan kebijakan yang diterapkan. Dalam diskusi yang diadakan pada Senin (29/6/2026), Didik J. Rachbini, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus menjadi prioritas utama dalam menjaga kesejahteraan bangsa. Menurutnya, keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh jumlah sumber daya alam, tetapi juga oleh sistem politik dan institusi yang mendukung penggunaannya secara efektif.

Didik menyatakan bahwa sumber daya alam bisa menjadi berkah jika dikelola dengan baik, atau kutukan jika terjadi korupsi dan ketidakadilan. Dalam Meeting Results ini, ia menyoroti bahwa pengelolaan yang tidak transparan sering kali mengakibatkan konflik kepentingan dan penguasaan modal oleh kelompok elite. “Pembenahan tata kelola menjadi kunci untuk memastikan kekayaan alam dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah memperburuk ketimpangan,” ujarnya.

Perbandingan Kebijakan Negara-Negara Lain

Menurut analisis Didik, beberapa negara seperti Norwegia, Australia, dan Kanada berhasil mengubah sumber daya alam menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi karena memiliki kebijakan yang konsisten dan institusi kuat. Di sisi lain, Venezuela dan Nigeria dianggap sebagai contoh negara yang terjebak dalam kutukan sumber daya alam akibat sistem politik yang tidak akuntabel dan korupsi sistematis. “Indonesia harus belajar dari pengalaman negara-negara tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang sama,” tambahnya dalam Meeting Results ini.

Didik menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia bergantung pada beberapa faktor, seperti transparansi dalam penggunaan anggaran, penguatan regulasi, serta dukungan dari lembaga independen. Dalam Meeting Results, ia juga mengkritik kebijakan yang terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek, yang berpotensi mengabaikan kebutuhan perekonomian jangka panjang.

Peran Institusi dalam Pertumbuhan Ekonomi

Kualitas institusi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah sumber daya alam memberi manfaat atau justru menimbulkan masalah. Didik menjelaskan bahwa teori New Institutional Economics menekankan bahwa efektivitas pengelolaan sumber daya alam tergantung pada kelembagaan yang baik, seperti sistem hukum yang jelas dan perlindungan hak kepemilikan. “Tata kelola yang baik adalah pondasi untuk menghindari kutukan sumber daya alam,” katanya dalam Meeting Results.

Dalam riset yang dikutip, Nailul Farih dari Indef menegaskan bahwa hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional. Negara dengan pendapatan tinggi dan institusi kuat lebih mampu mengubah kekayaan alam menjadi penggerak ekonomi, sementara negara berpendapatan rendah rentan terhadap fenomena resource curse. “Indonesia harus memperkuat tata kelola untuk memastikan kekayaan alam tidak hanya menjadi modal, tetapi juga peluang keberlanjutan,” ujarnya.

Isu Transparansi dan Kontrol Politik

Didik memperingatkan bahwa pendapatan besar dari sektor sumber daya alam bisa memicu perburuan rente, korupsi, hingga konflik politik jika tidak dikelola secara transparan. Dalam Meeting Results, ia menekankan perlunya sistem kontrol politik yang kuat untuk mencegah penyimpangan kebijakan. “Tanpa adanya check and balance, sumber daya alam bisa menjadi alat untuk memperkuat kepentingan elite,” katanya.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan sumber daya alam tidak hanya berbasis keuntungan jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. “Pembenahan tata kelola harus menjadi prioritas dalam semua level pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah,” tutur Didik. Dalam diskusi ini, ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam.

Kebijakan yang diterapkan sejauh ini masih tergantung pada tingkat akuntabilitas birokrasi dan keterlibatan dunia usaha. Didik menyarankan bahwa pemerintah perlu menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan memastikan bahwa keuntungan dari sumber daya alam didistribusikan secara merata. “Meeting Results ini menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperbaiki sistem tata kelola,” pungkasnya.