Special Plan: Mitra MBG Tolak Rencana BGN untuk Setop Operasional SPPG Selama Libur Sekolah

Special Plan: Mitra MBG Tolak Rencana BGN Hentikan Operasional SPPG Selama Libur Sekolah

Special Plan – Program Special Plan yang berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan baru setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah. Rencana ini menuai kritik tajam dari para mitra yang mengelola MBG, yang menilai kebijakan tersebut akan mengganggu keberlanjutan program prioritas nasional dan kontribusi ekonomi sirkular yang diharapkan. BGN berargumen bahwa penghentian aktivitas SPPG selama 54 hari bisa mengurangi beban anggaran, tetapi mitra-mitra tidak sepakat dengan langkah ini karena mengkhawatirkan dampak terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat yang bergantung pada program tersebut.

Impak Ekonomi pada Ratusan Pelaku Usaha

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Alven Stony, menegaskan bahwa kebijakan BGN akan merugikan ratusan pelaku usaha, termasuk petani, peternak, dan relawan yang terlibat langsung dalam kegiatan MBG. “Dengan penghentian operasional dapur MBG selama libur sekolah, ribuan pekerja harian kehilangan penghasilan, sementara penyuplai juga merasa tidak terlindungi,” jelasnya, dilansir dari Antara pada Kamis (18/6/2026). Alven mengungkapkan bahwa setiap SPPG wajib memiliki minimal 15 penyedia bahan baku, sehingga kebijakan ini berpotensi menyebabkan penumpukan hasil produksi pertanian dan peternakan, yang akhirnya memengaruhi pasokan ke pasar.

“Special Plan ini bukan hanya kebijakan gizi, tetapi juga menjadi perangkat utama untuk membangun ekonomi sirkular. Jika SPPG dihentikan, dampaknya tidak hanya pada relawan, tetapi juga pada seluruh rantai pasok yang terlibat,” tambah Alven.

Menurut riset internal Gapembi, jika seluruh SPPG berhenti beroperasi selama 54 hari, kerugian relawan per unit bisa mencapai Rp5,4 juta hingga Rp10,8 juta. Dalam skala nasional, total kerugian diperkirakan mencapai Rp4 triliun dari 27.000 unit SPPG yang beroperasi. Selain itu, vendor dan penyuplai juga akan mengalami kerugian hingga Rp24 triliun, yang berpotensi melemahkan kepercayaan investor dan lembaga keuangan terhadap program Special Plan.

Kritik terhadap Evaluasi Insentif Rp6 Juta/Hari

Kritik terhadap rencana BGN tidak hanya terfokus pada penghentian operasional, tetapi juga pada kebijakan evaluasi insentif sebesar Rp6 juta per hari yang dianggap kurang tepat. Alven Stony menilai insentif tersebut merupakan bentuk pengembalian modal dari negara kepada mitra yang menyediakan fasilitas SPPG. “Kami mengibaratkan ini seperti menyewakan rumah kepada pemerintah, tetapi tiba-tiba ada kebijakan untuk tidak membayar sewa. Ini memicu ketidakpuasan di kalangan mitra,” jelasnya.

“Special Plan bertujuan memberikan perlindungan gizi kepada anak usia 0-2 tahun, yang menjadi masa kritis perkembangan otak. Jika SPPG dihentikan, program ini bisa terganggu, terutama saat libur sekolah di mana kebutuhan makanan paling tinggi,” tambah Alven.

BGN sendiri menyatakan bahwa penghentian SPPG selama libur sekolah adalah upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan menjaga keberlanjutan kebijakan jangka panjang. Namun, mitra-mitra menilai keputusan ini tidak mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial terhadap ribuan pelaku usaha yang terlibat. Dengan adanya kebijakan ini, mereka khawatir keterlibatan masyarakat dalam program Special Plan akan berkurang, sehingga menghambat percepatan peningkatan kesehatan dan nutrisi anak-anak.

Dalam upaya menyeimbangkan kebutuhan anggaran dan kinerja program, BGN menawarkan solusi alternatif seperti memperpanjang masa penghentian secara bertahap atau menyesuaikan insentif sesuai dengan kebutuhan operasional. Namun, sampai saat ini, mitra-mitra masih menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai alasan penghentian SPPG dan dampaknya terhadap Special Plan. Para relawan serta penyuplai berharap pemerintah dapat mengevaluasi ulang kebijakan tersebut agar tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan ekonomi sirkular.